Banyak bangunan Belanda bermasalah, bikin Bandung raih WDP dari BPK

Merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tidak begitu kaget mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ganjaran itu diraih karena masih banyak aset milik Pemkot Bandung belum terdata.

WDP tersebut diganjar BPK Perwakilan Jabar hasil dari laporan Keuangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

"Karena yang dibenahi banyak sekali. Sebagai kota peninggalan Belanda ini setahun kita lebih dari 15 kali digugat ke pengadilan untuk urusan aset. Jadi kombinasi aset dari zaman dulu yang kita sudah hitung ternyata banyak digugat, itu juga yang jadi PR (pekerjaan rumah) besar," kata dia, di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Selasa (7/6).

Pria akrab disapa Emil ini mencontohkan, masalah kepemilikan aset yang menjadi temuan BPK, seperti tidak adanya sertifikat, aset telah dikuasai pihak ketiga, padahal di sisi lain aset ini tercatat sebagai kepemilikan aset di Pemkot Bandung. Hal itu kemudian menjadi temuan BPK karena keberadaannya tidak diyakini

"Warisan Belanda kita hitung ternyata sertifikatnya enggak ada, lokasinya dikuasai pihak ketiga. Jadi tercatat di Pemkot tapi tidak diakui oleh BPK karena keberadaannya tidak diyakini," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan mulai melakukan pembenahan dengan melakukan pendataan ulang terhadap aset-aset milik Pemkot Bandung. Salah satu upaya dilakukan, yakni dengan membentuk tim khusus untuk mendata aset.

"Tahun ini sudah intensif tim aset dibentuk yang akan bekerja tiga bulan ke depan dalam supervisi BPK. Kita sudah bikin software aset yang baru untuk menghitung, sehingga kita akan survei ulang dari nol di semester ini," terang Emil.