Bantah terima fee, Teguh Juwarno bakal polisikan 2 terdakwa e-KTP

Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, menolak isi dakwaan terdakwa korupsi e-KTP Irman dan Sugirhato yang menyebutnya menerima uang 'pemulus' sebesar USD 167 ribu dari proyek tersebut. Teguh akan menempuh jalur hukum karena kesaksian para terdakwa telah merusak kehormatannya.

"Bagi saya pribadi, saya tentu enggak bisa terima ini. Harga diri saya diinjak, kehormatan saya dihancurkan, ini pembunuhan karakter. Saya akan lawan saya akan gunakan hak konstitusi. Saya akan lawan secara hukum. Saya akan kejar, saya akan buktikan di pengadilan," kata Teguh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Ketua Komisi VI itu berencana melaporkan Irman dan Sugiharto ke Bareskrim Mabes Polri. Para terdakwa akan dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik.

"Itu salah satu yang saya persiapkan. Tentu kepada mereka-mereka menyebut bahwa saya menerima. Secara UU kan tidak boleh," tegasnya.

Saat masih bertugas di Komisi II, Teguh mengklaim tidak hadir atau mengetahui adanya 'permainan' dalam penganggaran proyek e-KTP. Dia mengaku memiliki bukti kuat dirinya tidak terlibat atau menerima fee proyek e-KTP. Teguh menyatakan siap dipanggil ke persidangan untuk membuktikan ucapannya.

"Saya tidak banyak tahu karena kalau di situ dikatakan bulan Mei dan sebagainya. Saya punya bukti yang sangat solid. Di risalah rapat, di mana saya tidak hadir. Saya akan sampaikan di persidangan. Sangat siap (dipanggil ke persidangan)," klaimnya.

Ditambahkannya, kesaksian itu telah disampaikan kepada penyidik KPK. Persetujuan penambahan anggaran proyek e-KTP, lanjutnya, diteken oleh 1 pimpinan dan 3 anggota Badan Anggaran (Banggar).

"Waktu di KPK saya ditunjukan oleh penyidik KPK. Persetujuan penambahan anggaran e-KTP tahun 2011 yang tanda tangan hanya 1 pimpinan II dan 3 orang Banggar," tutup Teguh.