Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menerbitkan Perppu soal hak imunitas kepada pimpinan KPK. Sebab, perppu tentang hak imunitas tidak realistis dan dapat merusak tatanan negara.

"Tidak realistis, tidak berkeadilan dan merusak tatanan. Permintaan ini, menurut saya, tidak mungkin dikabulkan Presiden Joko Widodo karena penerbitan Perppu hanya memperburuk citra negara. Presiden tidak mungkin mengambil risiko ini," kata Bambang di Jakarta, Senin (26/1).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu menambahkan bahwa Pasal 22 ayat 1 UUD 45 menyebutkan bahwa Perppu baru bisa keluar jika sangat mendesak. Karena itu, dia yakin tidak mudah untuk Jokowi untuk mengeluarkan Perppu yang akan menimbulkan kerusakan pada banyak aspek, termasuk tatanan hukum negara.

Pria yang kerap disapa Bamsoet itu juga menyebut Jokowi akan tersudut jika mengabulkan Perppu hak imunitas. Alasannya, pimpinan KPK hanyalah manusia biasa. Apabila Jokowi menerbitkan hak imunitas berarti Jokowi menyamakan Pimpinan KPK dengan malaikat Tuhan yang tak pernah melakukan dosa.

"Lagi pula, kalau permintaan Perppu hak imunitas pimpinan KPK itu dikabulkan, sosok presiden akan menjadi bahan olok-olok. Sebab, dengan Perppu dimaksud, diasumsikan bahwa Presiden meyakini pimpinan KPK sederajat dengan malaikat Tuhan alias manusia yang tidak pernah bisa berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Padahal, pimpinan KPK itu manusia biasa," ucapnya.

Bamsoet pun menyarankan agar KPK fokus menghindar masalah di internal, bukan fokus menghindari masalah yang datang dari luar.

"Tantangan atau ancaman yang dapat menghancurkan KPK sesungguhnya bukan berasal dari luar. Tapi dari dalam KPK itu sendiri," tutupnya.