Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, insiden penggeladahan di markas Korlantas Polri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan tidak menimbulkan salah paham dan semangat saling menjatuhkan diantara lembaga penegak hukum.

Dalam hal ini, citra Mabes Polri sedang dipertaruhkan kredibilitasnya terkait kasus korupsi simulator SIM kendaraan bermotor.

"Menurut saya, sikap pro aktif Mabes Polri dalam mempercepat penanganan kasus ini akan memperbaiki citra Polri," kata Bambang Soesatyo saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (2/8).

Menurut Bambang, akibat kesimpangsiuran informasi sepanjang Selasa (31/7), saat dan sesudah penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Korlantas, jelas-jelas memojokan Polri.

"Sebab, sudah dimunculkan kesan bahwa Polri menghalang-halangi penggeledahan, bahkan menghambat penyidik KPK membawa barang sitaan," kata Bambang.

Untuk mementahkan kesan itu, Bambang menegaskan, diperlukan inisiatif dan kesigapan Mabes Polri dalam berkoordinasi dengan KPK menuntaskan kasus ini.

"Sikap pro aktif Mabes Polri dalam mempercepat penanganan kasus ini akan memperbaiki citra Polri," tegas Bambang.

"Insiden penggeladahan di markas Korlantas Polri oleh KPK diharapkan tidak menimbulkan 'distrust' dan semangat saling menjatuhkan," tandasnya.

KPK sudah menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri, Irjen Djoko Susilo, Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan simulator SIM, Brigjen Didik Purnomo (DP) sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan proyek simulator SIM tahun anggaran 2011.

Selain dua jenderal itu, KPK juga secara resmi menetapkan status tersangka kepada dua orang lainnya, yaitu Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), Budi Santoso (BS) dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo Bambang.