Bambang DH: Suplai PSK di Dolly harus disetop

Merdeka.com - Polemik penutupan lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Gang Dolly Surabaya hingga kini masih tarik ulur. Lokalisasi yang disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara itu bakal ditutup total oleh Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini .

Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono mengatakan, sebetulnya sejak awal dia menjabat sebagai wali kota, sudah menata pondasi-pondasi dan konsep tempat pelacuran di Surabaya. Terutama Gang Dolly, Kawasan Bangunsari, Moroseneng dan lainnya.

"Saya dulu jadi wali kota sudah saya lakukan langkah-langkah strategis," kata Bambang saat berbincang dengan merdeka.com di posko pemenangan Jokowi - JK, di Jakarta, Kamis (22/5).

Adapun langkah-langkah yang dia maksud adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua RT, RW di wilayah lokalisasi secara intensif. Kemudian melakukan langkah-langkah pendataan yang akurat mengenai jumlah PSK yang ada, serta langkah-langkah dan kebijakan lainnya untuk menata Gang Dolly.

"Strategi saya, saya komunikasi dengan Pak RT RW supaya suplai PSK disetop. Setiap Lebaran kan datang baru, lebaran datang baru. Dan Pak RT RW bantu data, yang baru-baru itu dipulangkan. Paksa harus dipulangkan," jelas Bambang DH.

Semenjak menjabat Wali Kota Surabaya dari tahun 2003-2010, Bambang DH mengklaim jumlah angka PSK di Surabaya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurutnya, dulu ada sekitar 7.500 PSK yang terdata di 3 lokalisasi, yaitu di Gang Dolly, Surabaya Utara Kawasan Bangunsari dan Moroseneng.

"Pada masa jabatan akhir saya tinggal separuh. Tinggal sekitar 3.000-an," tutupnya. (mdk/ren)