Bakal ada tersangka korupsi baru, Komisi V DPR kompak diam

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk pengembangan kasus proyek jalan Pulau Seram di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PU-Pera). Kasus ini menyeret mantan anggota komisi V DPR Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP).

"Kita prihatin. Kita komisi V kompak untuk diam," kata Anggota Komisi V DPR Umar Arsyal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).

Dalam kasus ini KPK gencar memanggil anggota komisi V DPR, seperti Budi Supriyanto, Fathan, Alamuddin, Fauzi H Amro, selain itu staf ahli anggota komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow, Jailani, sering dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

Politisi Demokrat ini tak menggubris bila KPK menetapkan tersangka baru anggota DPR Komisi V dalam kasus Damayanti ini. "Kita kompak diam, tanya saja sama yang lain," ucap Umar Arsyal.

Seperti diketahui, puluhan Anggota Komisi V DPR disinyalir terlibat kasus suap proyek infrastruktur di Ambon. Jejak keterlibatan mereka ditelusuri lewat kesaksian Abdul Khoir, bos PT Windhu Tunggal Utama.

Kuasa Hukum Abdul, Haeruddin Massaro, membenarkan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menanyakan peran 24 anggota Komisi V DPR. Abdul mengatakan hampir semua fraksi mendapat jatah paket proyek infrastruktur.

"Kadang-kadang ada yang maju kayak DWP (Damayanti Wisnu Putranti) ini. Ada juga yang menitip," ucap Haeruddin, Kamis (28/2). Menurut Haeruddin, paket pekerjaan itu disebar kepada semua anggota dari sejumlah fraksi, kecuali Partai NasDem.

Kasus suap proyek infrastruktur terungkap setelah KPK menciduk Damayanti. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tertangkap tangan saat menerima uang pelicin senilai Sin$ 99 ribu dari Abdul.

Tanda-tanda keterlibatan sejumlah anggota DPR mulai tercium setelah KPK menggeledah ruang kerja kolega Damayanti di Komisi V. Di antaranya Budi Supriyanto, politikus Partai Golongan Karya, dan Yudi Widhiana Adia, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.