Merdeka.com - Tepat di salah satu pusat perkantoran elite di Jakarta ada sebuah gedung sangat tersohor ke seluruh pelosok negeri. Persisnya di kavling C1 Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.

Di bagian pojok kanan atas gedung itu, tepatnya menghadap ke arah barat, ada jalinan huruf berupa akronim lembaga membikin bangga negeri ini dan membuat ketar-ketir para pelanggar hukum. Para pelintas hendak menuju arah Mampang pasti pernah melihatnya atau paling tidak melirik sekilas tulisan itu, meski kadang tertutup ranting pohon.

KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu bunyi tulisannya. Dengan lambang Burung Garuda berlatar merah putih di dalam segi enam mengiringi. Di dalam gedung itu konon segala tindak-tanduk berjalan sangat tertutup. Pokoknya serba rahasia. Di sana bercokol para petarung dan pejuang bercita-cita menghapuskan penyakit menahun diidap bangsa ini.

Melawan jejaring korupsi memang tak mudah. Lantaran dianggap sudah menggurita, cara biasa pun sepertinya tak mempan. Dengan terobosan, satu-persatu pelaku rasuah dibuat menyerah, masuk penjara mereka.

Lembaga itu berdiri lantaran amanat reformasi. Memberangus korupsi supaya Indonesia semakin mandiri. Lima orang pimpinan atau komisioner menjadi ujung tombak. Tetapi, dalam perjalanannya tak selalu mulus. Bumbu gesekan antarpimpinan atau dengan bawahan selalu muncul.

Seperti kabar mengejutkan belum lama ini mampir ke para pewarta. Sebenarnya hal ini sudah tercium beberapa waktu lalu. Internal Komisi tegang.

Menurut sumber, jika dirunut ke belakang gesekan itu muncul menjelang pesta demokrasi baru. Semakin menjadi selepas pemilihan presiden. Selentingan menyebut konflik muncul akibat ada kepentingan politik mulai merasuk. Mereka yang tak rela lembaga itu dipecah belah kepentingan mempertahankan kekuasaan buru-buru bertindak.

Salah satu imbasnya adalah soal agenda pemeriksaan lesu. Kondisi sudah berlangsung lebih dari dua bulan ini diduga disebabkan oleh konflik internal antara pegawai dan pimpinan lembaga antirasuah itu. Para pegawai menentang sikap pimpinan dianggap melenceng dengan menyatakan surat meminta penjelasan.

"Bukan mosi tidak percaya. Kalau wadah pegawai tidak mengeluarkan mosi. Tapi surat meminta penjelasan," kata sumber itu di KPK pada Selasa lalu.

Sumber itu memang mengakui kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Tetapi, dia enggan membeberkan pemantik gesekan antara kedua belah pihak itu. Yang pasti, lanjut dia, hal itu ada hubungannya dengan proses pemilihan Jaksa Agung beberapa waktu lalu.

Ketika diminta memaparkan berapa banyak pegawai meminta ketegasan sikap pimpinan, sumber itu nampak enggan membeberkan. Dia memina supaya hal itu jangan dibesar-besarkan.

"Saya tidak tahu," ujar sumber.

Saat dikonfirmasi oleh awak media soal kabar itu, Ketua KPK Abraham Samad menjawab enteng. Menurut dia hal itu hanya isapan jempol.

"Itu cuma gosip murahan," tulis Abraham melalui pesan singkat kepada awak media, Rabu lalu.

Samad juga enggan menanggapi lebih jauh soal kisruh internal itu. Dia malah tertawa ketika diminta ketegasan apakah betul ada dugaan transaksional buat mengisi posisi Jaksa Agung.

"Hehehehehe," lanjut Samad.

Kabar perpecahan internal itu juga diungkap oleh salah satu calon pimpinan KPK, Robby Aryabrata. Dia mengaku pernah mendapat pesan singkat dari seorang pimpinan KPK menyatakan saat kondisi KPK memang sedang goyah.

"Saya justru menduga ada masalah internal di KPK. Buktinya, belum lama ini saya menerima SMS dari petinggi KPK (yang belum terlalu saya kenal) yang mengatakan dia dan kawan-kawan di KPK berharap agar saya yang terpilih sebagai Pimpinan KPK untuk memperbaiki dan memperkuat KPK," tulis Robby melalui surat elektronik kepada awak media.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, langsung bereaksi terhadap kabar soal adanya konflik internal antara pegawai dan pimpinan di lembaga itu. Dia menyatakan sampai saat ini kondisi lembaga itu semuanya berjalan normal.

"Berita bahwa ada mosi tidak percaya pada pimpinan saya kira tidak benar," kata Johan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Johan menyangkal bila ada pengajuan mosi tidak percaya dari para pegawai kepada pimpinan KPK. Dia masih menyatakan kepemimpinan KPK saat ini masih kompak. Sayangnya, Johan mengaku belum mengkonfirmasi soal itu kepada pimpinan.

"Masalahnya saya belum menanyakan ke pimpinan. Kemarin saya nanya ke wadah pegawai enggak ada," ujar Johan.

Johan menampik lesunya agenda pemeriksaan lantaran adanya ketegangan internal. Menurut dia, hal itu tidak terkait sama sekali. Begitu juga dengan kabar ada unsur pimpinan yang mulai merapat ke kekuatan politik tertentu.

"Wah kalau itu enggak, itu enggak ada hubungannya. Saya kira sangat salah kalau itu dihubungkan ke sana. Enggak ada hubungannya antara penanganan perkara dengan mosi tidak percaya," sambung Johan.

KPK adalah salah satu lembaga menjadi idola rakyat saat ini. Alangkah kurang baik bila institusi memupuskan mereka hanya lantaran tawaran politis.