Merdeka.com - Rencana pemberian penghargaan untuk toleransi beragama 'World Statesman Award' oleh The Appeal of Conscience Foundation (ACF), lembaga yang berpusat di New York, Amerika Serikat (AS), kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin dipertanyakan. Sebab, Departemen Luar Negeri AS sendiri melaporkan kondisi toleransi beragama di Indonesia yang bertolak belakang.

Hal itu tertuang dalam 'International Religious Freedom Report for 2012' yang dilansir Departemen Luar Negeri AS, lewat situsnya www.state.gov, Selasa (21/5).

Dalam laman khusus Indonesia tertulis, "Tren penghormatan pemerintah untuk kebebasan beragama tidak berubah secara signifikan selama tahun ini (2012); akan tetapi, dalam tahun-tahun sebelumnya, pemerintah terkadang gagal untuk melindungi hak-hak beragama kelompok minoritas."

Pada ringkasan eksekutifnya, laporan itu juga menyebut ada kolaborasi antara polisi dan kelompok garis keras melawan anggota sekte yang dianggap 'menyimpang' saat menegakkan hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan beragama.

"Dalam beberapa kasus, petugas keamanan pemerintah gagal bertindak ketika aktor-aktor radikal menyerang sekte minoritas. Ada laporan bahwa pejabat pemerintah dan polisi menyaksikan pemaksaan puluhan pengikut Syiah menjadi Sunni di Jawa Timur," demikian laporan tersebut.

Laporan itu juga menyebut pemerintahan daerah di Indonesia terus menghalangi pembangunan rumah ibadah oleh kelompok minoritas.

"Pemerintah pusat gagal untuk menegakkan dua putusan Mahkamah Agung yang mendukung izin pembangunan dua gereja Kristen," demikian bunyi laporan yang sepertinya menunjuk kasus GKI Yasmin, Bogor, dan HKBP Filadelfia, Bekasi.

Selama tahun 2012, Deplu AS melihat beberapa pemerintah daerah di Indonesia mengeluarkan aturan untuk membatasi atau melarang kegiatan muslim Ahmadiyah.

"Ada laporan tentang pelanggaran diskriminasi berdasar atas afiliasi keagamaan, kepercayaan atau praktik. Pelanggaran ini ada kalanya termasuk insiden kekerasan komunal mayoritas terhadap minoritas."

"Sementara kekerasan ini kadang terjadi terhadap sektarian, penyebab utamanya sering lebih kompleks dan termasuk manipulasi politik, kesenjangan ekonomi, konflik intra-keluarga, dan sengketa tanah."

Laporan juga menyebutkan beberapa kelompok Muslim garis keras yang menentang pluralisme agama terus terlibat dalam aktivitas kekerasan terhadap kelompok agama lain dan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan pandangan mereka tentang nilai-nilai Islam.

"Selama tahun ini (2012), kekerasan komunal agama mengklaim mengorbankan sekitar 20 jiwa, menyebabkan ratusan rumah hancur, dan ratusan pengungsi."

Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, mengatakan dengan adanya laporan resmi Deplu AS tersebut, Presiden SBY seharusnya malu jika tetap mau menerima penghargaan untuk perdamaian dan toleransi beragama itu.

"Tidakkah Presiden akan malu nanti di New York, jika tetap saja mau terima penghargaan dari The Appeal of Conscience di New York, Amerika, padahal pemerintah Amerika sendiri pun malah secara resmi menerbitkan laporan situasi kebebasan beragama di Indonesia yang bertolak belakang dari penghargaan World Statesman 2013 untuk SBY?" kata Bona yang hingga kini tidak bisa beribadah di bangunan gereja yang sah dimiliki GKI Yasmin, Bogor.

Laporan Deplu AS tersebut seakan bertolak belakang dengan argumen Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal bahwa World Statesman untuk Presiden SBY bukan hal yang mengagetkan karena ada beberapa faktor yang membuat Indonesia semakin dilirik bangsa-bangsa lain, termasuk AS.

Pertama, kata Dino, Indonesia kini mempunyai status langka sebagai negara demokrasi yang mapan dan stabil. Kedua, Indonesia kini mempunyai rekor hak asasi manusia yang jauh berbeda dari era sebelumnya. Ketiga, Indonesia kini dipandang sebagai pelopor perdamaian. Dan keempat, Indonesia kini telah menjadi pemain global, tidak hanya terbatas pada forum G-20, namun juga untuk sejumlah internasional, seperti lingkungan hidup, perubahan iklim, inter-faith, Islamophobia, dan pembangunan.

"Apapun kapasitasnya, Indonesia kini dipandang sebagai pelopor dan jembatan antara dunia Barat dan Islam, antara negara berkembang dan negara maju, antara Asia Tenggara dan dunia Internasional, dan antara kawasan Samudera India dan Samudera Pasifik," tukas Dino.