Awal Desember, Pemprov DKI batasi motor di jalan protokol

Merdeka.com - Pemerintah provinsi DKI Jakarta terus mengkaji solusi pemecahan masalah kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan dari banyaknya volume pengendara roda dua di Ibu Kota Jakarta. Rencananya, Pemprov DKI akan membatasi kendaraan roda dua yang melintas di beberapa ruas jalan protokol.

"Jadi begini laporan pertahun itu 45 ribu orang meninggal karena kecelakaan motor. Ini motor tiap hari mati 2-3 orang, dan lebih itu rata-rata anak di bawah umur, kita berfikir motor boleh dipakai di daerah tertentu saja," kata pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai rapat dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar dan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah di Balai Kota Jakarta, Senin (10/11).

Ahok mengatakan, para pengendara roda dua nantinya diwajibkan memarkir kendaraannya di sejumlah titik tempat parkir yang sudah disediakan. Kemudian mereka akan disediakan kendaraan bus gratis untuk menjangkau tempat tujuannya masing-masing.

Menurut dia, pemberlakuan pembatasan kendaraan roda dua itu akan dimulai dari Jalan Merdeka Barat, MH Thamrin, hingga bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Kita sudah bilang di jalur yang di ERP kita batasi motor, tetapi kita harus sediakan bus tingkat gratis. Bus tingkat terbatas baru 5, baru mau datang lagi 10. Kita baru berani membatasi dari Harmoni sampai ke Bunderan HI, jada motor bisa lewat belakang (jalan kampung)," kata Ahok.

"Itu yang mau kita lakukan, jadi bus tingkat datang kita mau perluas lagi, itu salah satu solusi agar tidak terjadi kecelakaan motor, jadi mesti parkirkan saja dia naik bus saja dan bisa tidur," imbuhnya.

Ihwal bakal terjadinya penumpukan kendaraan. Ahok mengatakan hal itu tidak akan terjadi jika para pengendara mengikuti aturan yang akan diberlakukan mulai Desember 2014 nanti.

"Kan setiap gedung bisa parkir seperti di luar, nah dia parkir terus naik bus, supaya mengurangi kemacetan, karena Jakarta terlalu macet," kata Ahok.