Aturan MA segera rampung, korporasi terlibat korupsi bakal dijerat

Merdeka.com - Draft peraturan Mahkamah Agung (MA) soal acuan aparat penegak hukum memperkarakan korporasi yang melakukan tindak kejahatan, segera rampung. Peraturan MA menyamakan persepsi penegak hukum buat menjerat pelaku kejahatan korporasi.

"Ketua tim di KPK saya, saya kerjasama dengan MA dan Kejaksaan Agung, dan Polri, sedang menyusun draft peraturan MA tentang tanggung jawab pidana korporasi," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, kepada wartawan, di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (10/8).

"Draft-nya sudah 90 persen rampung, tinggal menunggu rapat terakhir antara MA, Kejagung, Polri dan KPK. Ya mudah-mudahan sekitar bulan ini (beres)," ujarnya.

Diterangkan Laode, usai draft rampung dan ditandatangani ketua MA, maka nantinya Peraturan MA menjadi acuan aparat penegak hukum buat menjerat aksi kejahatan dilakukan korporasi.

"Setelah itu (draft rampung), Ketua MA siap menandatangani apabila sudah ditandatangani. Maka Insya Allah itu bisa dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi," terang Laode.

Laode menjelaskan, peraturan MA digodok, lantaran sejauh ini, aparat penegak hukum masih dihinggapi perbedaan persepsi untuk menjerat aksi kejahatan yang dilakukan korporasi.

"Masing-masing aparat penegak hukum itu masih banyak perbedaan persepsi. Siapa yang dihukum kalau korporasi, apakah cukup pengurusnya saja? Apakah harus dipenjara juga? dan lainnya. Jadi itu akan dijawab dengan peraturan MA," terang Laode.

Lantas apakah dengan adanya peraturan MA itu, bakal memberi efek jera korporasi yang melakukan aksi kejahatan? "Sebenarnya tidak hanya efek jera bagi korporasi. Kalau korporasi yang melakukan, maka korporasi yang harus bertanggung jawab," sebut Laode.

"Dari Undang-undang lingkungan hidup ada. Sekarang kan pembakar hutan bukan hanya perorangan tapi juga korporasi. Dalam perkara korupsi pun, kita akan lakukan hal yang sama," tegas Laode lagi.

Kembali dijelaskan Laode, peraturan MA akan memperkuat Undang-undang yang ada saat ini, memudahkan hukum acara yang disusun aparat penegak hukum

"Undang-undang sebagai instrumen itu sudah ada, tanggung jawab korporasi. Bahkan UU di Tipikor juga ada. Tapi peraturan MA supaya memudahkan hukum acara, sehingga jaksa, Polri, dan KPK punya patokan. Yang bisa menentukan itu kan peraturan MA. Jadi kita ikuti saja," ungkapnya.

"Ini bukan Undang-undang. Ini soal acuan acara saja, bukan soal materinya. Sekarang yang kita lihat, ternyata memberi suap itu bukan keinginan sendiri tapi kebijakan perusahaan, direksi. Peraturan MA itu yang jadi acuan untuk memudahkan menjerat korporasi," pungkas Laode.