Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor iri dengan daerah penyangga DKI Jakarta lain, karena mendapatkan dana Bantuan Provinsi (Banprov) DKI sangat kecil, sekitar Rp7 miliar pada tahun 2019 dan 2020. Sementara Bekasi, bisa mendapatkan Rp800 miliar setahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, jumlah itu sangat kecil dibanding beban yang dimiliki Kabupaten Bogor. Terlebih ada beberapa program Pemkab Bogor yang memiliki keterkaitan dengan DKI Jakarta.

Dia menilai, kecilnya alokasi yang diberikan DKI karena kurang tepatnya peruntukkan dana yang diajukan dengan program prioritas milik DKI. Khusus untuk tahun 2021, dia memerintahkan setiap SKPD menginventarisir program kegiatan agar selaras antara visi-misi Gubernur DKI dengan Bupati Bogor.

"Kita terus mencari sumber dana di luar APBD Kabupaten Bogor. Ini ada dari DKI tapi tidak besar. Cenderung kecil dibanding beban kita. Makanya, dievaluasi supaya tahun 2021 bantuannya bisa lebih tepat sasaran dan bisa diberikan lebih besar," kata Burhan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Rabu (18/9).

Menurutnya, bantuan keuangan semacam itu tidak bisa asal diusulkan. Namun tetap harus melalui melalui proposal dan setiap kegiatan yang diajukan memiliki keterkaitan dengan DKI.

"Salah satu caranya itu, mengajukan permohonan dana untuk program yang ada di Kabupaten Bogor yang memiliki kaitan dengan kepentingan Jakarta. Seperti sampah, banjir dan penghijauan. Itu kan selalu jadi isu kalau musim hujan," katanya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah menjelaskan, pendekatan yang akan dilakukan yakni lebih kepada program resapan air di Kabupaten Bogor.

"Iya seperti penanganan banjir. Kita lakukan pendekatan terintegrasi dengan membenahi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, supaya tidak banjir serta membangun embung-embung air serta penghijauan di DAS Ciliwung," ujar Syarifah.