Atasi konflik daerah SBY hanya gelar rapat

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan seluruh kepala daerah dan petinggi TNI pada Kamis 29 November mendatang. Tujuannya untuk membahas dan mencari penyelesaian terbaik menanggapi sejumlah konflik antar warga yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

"Saya ingin memberikan instruksi langsung kepada para gubernur, bupati, wali kota dan dihadirkan jajaran kepolisian tanah air. Hadirkanlah jajaran Komando teritorial TNI dan unsur yang lain," ujar SBY saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/11) kemarin.

Ini untuk kesekian kalinya SBY mengadakan rapat untuk membahas sejumlah konflik horizontal. Karena dalam pandangan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, konflik antar warga tidak bisa dianggap remeh hingga perlu pencegahan sedini mungkin agar tidak meluas.

Namun, sikap SBY yang hanya bisa menggelar rapat dan rapat dalam menyelesaikan konflik mendapat kritikan dari pengamat politik Ray Rangkuti. Seharusnya, SBY ada di garda terdepan dan ikut memantau langsung ke lapangan.

"Coba kita lihat dalam sejak beliau menjabat, dalam rentetan sejumlah konflik di Tanah Air, SBY tidak pernah terlihat langsung untuk menyelesaikannya, tapi cuma memberikan pengarahan dan pengarahan saja lewat rapat," kata Ray saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (28/11).

Ray menjelaskan, sejauh ini masyarakat dan tokoh setempat lebih punya andil dalam meredakan konflik dan menciptakan suasana kondusif di daerahnya. Menurut Ray, sikap SBY itu tepat dikatakan sebagai tabiat politikus paling tradisional pada zaman orde baru.

"Kenapa saya katakan demikian, lihat saja waktu konflik Lampung, beliau malah ke Inggris. Nah biasanya, kalau nanti konflik sudah mereda dia baru mengklaim punya andil dan jasa," keluhnya.

Dia menambahkan, SBY memang punya kaki tangan yang memantau langsung kejadian. Tapi sebenarnya rakyat menunggu aksi SBY lebih dari itu.

"Tapi kalau kaki tangannya nggak bekerja ya sama saja. Jadi nanti misalnya anak buahnya berhasil dan didukung publik kemudian dia mengklaim itu atas andil dia, tapi kalau mendapatkan tanggapan negatif, maka dia mengaku itu bukan persetujuan dia," ucap Ray.

Dalam catatan merdeka.com, SBY memang tak pernah absen mengingatkan kalau konflik harus ditekan. Bahkan di depan petinggi dunia tepatnya saat memberikan sambutan dia acara The Formal Launch of Strategic Review and The Strategic Review Forum di Ballroom, Shangri-La Hotel, SBY menyebutkan ada berbagai cara dan solusi untuk menyelesaikan konflik, terutama konflik antar-etnis atau pemberontakan seperti yang pernah terjadi di Aceh. Pemetaan masalah dan akar konflik adalah hal yang perlu dikuasai lebih dulu.

"Setiap konflik punya kekhasan. Karakter, dinamika, dan idiosinkretis masing-masing. Memahami konflik adalah cara utama menyelesaikan masalahnya," kata SBY.

Forum itu dihadiri sejumlah petinggi negara-negara tetangga seperti mantan Presiden Timor Leste Ramos Horta, mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, dan pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Dengan mengetahui akar permasalahan, lanjut SBY, ada banyak informasi terbaru yang sering kali tidak diketahui, sehingga seluruh informasi, meski detail dan tidak terlalu besar, memberikan banyak bantuan untuk mencari sebuah jalan ke luar.

"Perlu digarisbawahi, beda konflik membutuhkan solusi berbeda. Kami menemukan solusi terbaik saat menangani Aceh dan konflik kelompok di Ambon dan Poso. Namun, formula itu tidak seluruhnya cocok di Papua, kami butuh solusi berbeda," ungkapnya.

Imbauan SBY itu memang sudah tepat. Tapi menurut Ray, rakyat juga menanti aksi nyata SBY di lapangan untuk meredam konflik.

"Jangan hanya jadi politisi claim," tegasnya. (mdk/lia)