'Atasi kesenjangan antarwilayah dengan bangun Indonesia dari daerah'

Merdeka.com - Pembangunan Indonesia setelah kemerdekaan belum mencerminkan pemerataan ke seluruh wilayah. Pembangunan terpusat di Jawa (Jawa sentris), di Jawa sendiri pembangunan terpusat di ibukota negara (Jakarta sentris). Sementara di luar Jawa, di daerah-daerah terpencil, terlebih wilayah perbatasan pembangunan bergerak lambat, untuk tidak mengatakan nyaris tidak tersentuh pembangunan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad dalam sambutannya di acara diskusi "Percepatan Pembangunan Daerah" di Resto Pulau Dua, Jakarta, Selasa (7/7).

Farouk menggambarkan sebagai perbandingan, DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki APBD sebesar 80 triliun. Kondisi ini akan terlihat timpang dengan gaji pegawai di Pulau Sumatera atau Kalimantan, bahkan tidak usah jauh-jauh disparitas menganga jika dibandingkan gaji pegawai negeri di kabupaten/kota Jawa Barat.

"Hal ini cukuplah membuktikan bahwa pembangunan senyatanya tidak merata di berbagai wilayah padahal dalih pemerintah, pos anggaran dalam APBN yang ditransfer ke daerah (dana transfer) maupun program anggaran kementerian untuk daerah terbilang cukup besar," kata senator asal Provinsi NTB tersebut.

Farouk menjelaskan bahwa akar permasalahan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antardaerah di Indonesia adalah sebagai berikut: Perencanaan pembangunan yang tidak berorientasi pada daerah, alokasi anggaran yang tercermin dalam APBN juga tidak berorientasi daerah dilihat dari proporsi dana transfer daerah yang lebih kecil dari anggaran pusat, absennya kepemimpinan yang inovatif khususnya bagi kemajuan daerah.

"Kepemimpinan daerah miskin inovasi dan kreativitas untuk membangun. Banyak pemimpin daerah yang menunggu dana-dana pusat dan tidak mampu mengembangkan potensi daerahnya sebagai aset dan pemasukan daerah, bahkan yang lebih tragis hal ini diperparah oleh perilaku koruptif para pimpinan daerah seperti kasus-kasus yang mencuat selama ini," ungkap Farouk Muhammad.

Peran DPD RI untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah yaitu memperkuat otonomi yang selama ini menjadi paradigma pembangunan nasional, DPD terus melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsinya dalam rangka memperjuangkan daerah, DPD terus mendorong agar terjadi distribusi yang lebih proporsional dan berpihak pada daerah.

"DPD juga turut serta mengefektifkan pengawasan dan tindakan korektif atas pengelolaan keuangan negara melalui penindaklanjutan hasil pemeriksaan BPK serta mengefektifkan upaya penegakan hukum, menyelesaikan berbagai permasalahan/pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah," jelas Farouk.

Menurut Farouk untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan antarwilayah salah satunya adalah setiap daerah membutuhkan kepemimpinan yang kreatif dan inovatif. Karenanya dalam diskusi ini dihadirkan pemimpin daerah yang dianggap berprestasi yaitu Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) dan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi).

Nurdin Abdullah menjekaskan saat ini peningkatan produktivitas beras tengah ditingkatkan di kabupaten Bantaeng dengan sistem yang disebut dengan sistem legowo.

Dengan kepemimpinan Nurdin perekonomian dan potensi Kabupaten Bantaeng diubah menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan yang mengalami kemajuan.

"Bantaeng dulu termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia. Tiap tahun dilanda banjir dengan infrastruktur dan layanan kesehatan yang buru‎k. Pertumbuhan ekonominya pun hanya 4,7 persen," jelas Nurdin.

‎Dengan upaya Nurdin, daerah yang memiliki luas 395,83 Km itu berhasil diubah dan ditingkatkan perekonomiannya. Nurdin mensiasati APBD sebesar Rp 821 miliar dengan menggalang sumber lain.

Dia juga mengembangkan program Ambulance Mobile yang hanya dengan telepon ke nomor 113 maka dokter dan perawat akan datang ke rumah warga. Program tersebut didukung oleh 20 dokter dan 24 perawat.

Salah satu narasumber lain yang memberikan paparan adalah Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi. Dia menyampaikan bahwa program 100 hari darinya adalah membuka bandara. "Awalnya kami hanya menyediakan pesawat berpenumpang 9 orang, tapi saat ini maskapai penerbangan besar pun sudah tersedia bahkan sampai 5 kali penerbangan setiap harinya," ujar Anas.

Banyuwangi juga sudah mengembangkan pelayanan berbasis IT dalam berbagai bidang, diantaranya dalam bidang kesehatan, "Bayi yang baru lahir saat ini ketika pulang dari rumah sakit maka akte lahir sudah bisa dibawa pulang, nah inilah bukti besarnya manfaat IT dalam pelayanan untuk masyarakat," tandas anas saat menjelaskan progres apa saja yang sudah dilakukan untuk Banyuwangi.