Arogansi PM Australia Tony Abbott tak mau berhenti sadap SBY

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Australia, Julie Isabel Bishop, khusus terbang ke Indonesia menemui Menlu RI Marty Natalegawa. Bishop menyatakan penyesalan Australia telah menyadap Presiden SBY dan pejabat Indonesia. Selain menyesal, Australia berjanji tak akan menyadap pemerintah Indonesia lagi.

"Kami menyesali atas apa yang telah terjadi pada masyarakat Indonesia," ujar Bishop, Kamis (5/12).

Namun polemik penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat lain, belum selesai. Kemarin, Perdana Menteri Australia Tony Abbot mengaku tak akan menghentikan penyadapan atau kegiatan untuk memata-matai Indonesia.

Pernyataan PM Abbott ini bertentangan dengan harapan Indonesia bahwa Australia akan membuka babak baru hubungan bilateral dua negara. Bukankah sebelumnya Australia sudah berjanji untuk menghentikan penyadapan?

Sikap Abbot yang tak mau menghentikan penyadapan kembali menuai kontroversi. Tanpa menghentikan kegiatan intelijen, bagaimana semua kerjasama bilateral Indonesia-Australia bisa digulirkan kembali?

Berikut arogansi Abbott menghadapi Indonesia soal kasus penyadapan ini.

Tak merasa bersalah

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak meminta maaf atas kasus penyadapan dilakukan intelijen Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia lainnya."Australia tidak perlu meminta maaf atas langkah yang kita lakukan demi melindungi negara saat ini atau di masa lalu," kata Abbot di depan parlemen, seperti dilansir AFP, Selasa (19/11).Abbott menuturkan Australia tetap akan menggunakan semua sumber daya, termasuk informasi untuk membantu negara sahabat dan sekutunya. Namun dia juga menyatakan menyesal atas segala hal yang telah membuat malu Presiden SBY di media-media."Australia sangat menghormati Indonesia, baik pemerintah maupun rakyatnya," kata dia. "Saya menganggap Presiden SBY sebagai teman baik Australia, bahkan salah satu sahabat terbaik di dunia," pungkasnya.

Surat tanpa permintaan maaf

Presiden SBY mengirimkan surat pada pemerintah Australia untuk meminta penjelasan soal penyadapan. Beberapa hari kemudian, surat balasan dari PM Abbot sudah diterima SBY. Hasilnya, tak ada permintaan maaf dari Australia.Ada tiga hal dalam surat itu. Hal pertama adalah soal keinginan Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral hubungan kedua negara yang sesungguhnya dewasa ini berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang. Kedua, komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia."Ketiga, PM Australia setuju dan mendukung usulan saya untuk menata kembali kerjasama bilateral termasuk pertukaran intelejen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, yang adil, dan yang dipatuhi," papar SBY.Dari ketiga hal itu, tidak ada kesimpulan kata permintaan maaf dari pihak Australia lantaran sudah menyadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara. SBY pun berpendapat masih ada yang harus diklarifikasi Australia."Itulah tiga hal penting yang saya dapatkan dari surat PM Australia. Sungguh pun demikian masih ada menurut saya sejumlah hal yang perlu diberikan klarifikasinya oleh pihak Australia," ujar SBY.

Tolak hentikan penyadapan

PM Abbott menyatakan dia tidak akan mengambil resiko apa pun untuk tidak lagi menyadap Indonesia. Dia tidak setuju menghentikan penyadapan terhadap Indonesia di masa mendatang.Ketika ditanya wartawan dua hari lalu apakah Australia setuju untuk menghentikan penyadapan terhadap Indonesia, Abbott menjawab, "Tidak. Dan mereka (Indonesia) juga belum setuju untuk berhenti menyadap Australia," kata dia di stasiun radio Fairfax, seperti dilansir surat kabar Sydney Morning Herald, (6/11).Anehnya Abbot tetap berharap Indonesia melakukan kerjasama untuk menghentikan people smuggling. Mereka juga tetap menganggap Indonesia sahabat.