Arahan Mendagri ke Kepala Daerah: Kontrol Kasus Aktif Covid-19 & Pulihkan Ekonomi

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para Bupati/Walikota menjalankan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Tito meminta mereka bisa mengontrol wabah melalui empat indikator pengendalian pandemi Covid-19, yakni pengendalian angka positif, Bed Occupancy Rate (BOR), recovery rate atau angka kesembuhan yang tinggi, serta fatality rate atau angka kematian yang rendah.

"Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengontrol pandemi Covid-19, untuk bisa mengendalikan, maka saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan ada 4 indikator (pengendalian)," katanya dalam keterangan pers, Selasa (8/6).

Dia mengatakan terdapat empat indikator pengendalian Covid-19 yang diharapkan dijadikan pedoman kepala daerah dalam mengontrol kasus penularan Covid-19 di wilayahnya. Tito pun meminta kepala daerah untuk aktif secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan untuk mengecek tren angka kasus harian beserta presentase empat indikator pengendalian tersebut.

"Nah 4 angka ini hendaknya menjadi pegangan Bapak/Ibu sekalian tiap pagi, upayakan angka-angka kasus positif ini trennya menurun, kesembuhan meningkat, angka kematian makin menurun, tempat tidur/BOR itu di bawah 50 persen, itu artinya terkendali," ungkapnya.

Tito juga minta pengendalian ekonomi juga harus menjadi fokus. Dengan pengendalian ekonomi, kata Tito diharapkan dapat meningkatkan uang yang beredar di masyarakat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menguat, sehingga ekonomi yang pulih juga diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemulihan ekonomi menjadi salah satu target utama kita, kita perlu untuk (melakukan) pemulihan ekonomi, supaya masyarakat juga dapat survive, kalau ekonomi berjalan otomatis pendapatan PAD juga bisa meningkat dan kembali normal," bebernya.

Dia mengatakan pemulihan ekonomi dilakukan di antaranya melalui belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah disebutnya sebagai tulang punggung utama di tengah situasi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19.

"Belanja pemerintah adalah belanja yang utama, untuk itu upayakan agar begitu ada anggaran APBD ini segera untuk dilakukan exercise, eksekusi secara bertahap per tiga bulan," pesannya.

Tito juga meminta realisasi APBD tak dieksekusi pada akhir tahun anggaran sehingga menghambat pemulihan ekonomi secara nasional. Di satu sisi, Mendagri juga melihat masih ada kabupaten/kota yang memiliki realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 yang rendah. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat, juga disumbang oleh realisasi anggaran di daerah. Karena itu, Mendagri meminta daerah segera melakukan belanja modal atau sektor produktif yang turut mengatasi pandemi Covid-19.

"Tolong rekan-rekan kepala daerah, belanjakan dan tolong juga lihat betul belanja yang bermanfaat kepada yang bisa mendukung/mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah maupun kontribusi untuk ke pusat itu adalah porsi belanja modal," ungkapnya.