Apa yang seharusnya dilakukan TNI saat heli Malaysia melanggar?

Merdeka.com - Helikopter swasta asal Malaysia nekat menerobos perbatasan Indonesia di Pos Aji Kuning, Sebatik, Kalimantan Utara. Kejadian ini membuat pelanggaran perbatasan yang dilakukan Malaysia sudah berlangsung sebanyak sembilan kali.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya, mengatakan helikopter tersebut salah membaca peta. Pada saat akan mendarat, mereka baru menyadari berada di wilayah Indonesia.

"Tak sempat mendarat, mereka langsung terbang lagi. Anggota kami tak sempat melakukan kontak dengan mereka," ucap Fuad saat dihubungi merdeka.com, Senin (29/6).

Menurut Fuad, helikopter itu tak melapor ketika mendarat di Indonesia. Sehingga ia menduga adanya indikasi pelanggaran karena masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

Saat dikonfirmasi ke pihak Malaysia, TNI mengetahui bahwa helikopter itu memang berasal dari negeri jiran. "Helikopter itu sedang mengangkut salah satu menteri," terangnya.

Lanjut dia, TNI juga sempat mengecek aktivitas penerbangan yang melanggar batas wilayah itu ke Komando Sektor TNI AU tak jauh dari lokasi. TNI AU, kata Fuad, mengonfirmasikan helikopter itu tak terdeteksi radar karena terbang rendah.

Mengenai maksud dari pendaratan itu, Fuad menjelaskan menteri tersebut hendak menghadiri acara di sebuah kampung di Malaysia. "Kebetulan kampung itu berbatasan dengan Indonesia. Jaraknya hanya beberapa meter," ujarnya.

Lantas apa yang seharusnya dilakukan TNI saat helikopter Malaysia melanggar?

Dia menambahkan, TNI langsung melaporkan pelanggaran penerbangan ilegal itu ke Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Tak hanya itu, TNI menyerahkan kejadian itu kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

"Soal nanti akan ada protes dari Indonesia, itu urusan Menteri Luar Negeri. Kami hanya melaporkan kejadian di lapangan. Itu juga bukan mendarat di Lanud, jadi sulit," ujarnya.

Di tempat terpisah, Danlanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan mengaku kesulitan untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Sebab, tidak ada pesawat tempur yang bisa dipakai untuk mengusir helikopter yang berisi menteri Malaysia.

"Kesulitan kita di Lanud Tarakan, kita tidak punya kekuatan tempur untuk menindak mereka. Karena pesawat ada di Makassar. Kami berharap ada pesawat tempur yang di sini buat siaga," keluh Tiopan, Senin (29/6).

Menurutnya, keberadaan pesawat tempur sangat penting untuk menindak pelanggaran perbatasan yang dilakukan Malaysia.

"Seperti Sukhoi dulu, kan mereka tidak berani melintas. Tapi sekarang kan dibikin bergiliran. Nah kemarin di sini pas kosong (tidak pesawat tempur). Ini mereka sudah masuk perbatasan darat. Kalau udara di perbatasan, selama Januari-Mei sudah sembilan kali," tukas dia.