Merdeka.com - Rencana Presiden Joko Widodo yang ingin melibatkan TNI dan Polri dalam mengendalikan harga pangan di pasar mendapat kritikan. Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta menegaskan, tidak ada tupoksi atau aturan bagi TNI untuk turut mengendalikan harga pangan.

"Pemerintah jangan melibatkan TNI terlalu jauh untuk urusan di luar tupoksinya seperti diatur dalam undang-undang," kata Sukamta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Dia mengingatkan, dalam Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan, tugas pokok TNI ada tiga. Di antaranya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

"Saya belum tahu apa motif dan tujuan Presiden ingin melibatkan TNI dan Polri dalam mengendalikan harga pangan di pasar. Memang tantangan dan ancaman perang sekarang tidak melulu ancaman militer. Sekarang ada juga perang ekonomi, perang mata uang, termasuk perang bahan pangan," jelas Sukamta.

"Ketersediaan bahan pangan yang menipis dibarengi dengan harga yang semakin mahal dapat mengakibatkan masyarakat berebutan dan dapat mengancam keamanan serta ketahanan nasional. Apa karena hal ini TNI dan Polri dilibatkan sejauh itu?" tambahnya.

Lebih lanjut, Sukamta menuturkan, tidak benar jika tujuan Jokowi melibatkan TNI dan Polri untuk mencari data dan informasi tentang penentuan fluktuasi harga pangan di pasar. Jokowi lebih tepat melibatkan intelijen atau lembaga-lembaga negara kementerian dan non kementerian untuk mencari data soal naik turun harga pangan.

"Saya mendengar bahwa penentuan harga pangan ditentukan oleh mekanisme pasar itu bohong. Karena pada faktanya, harga pangan ditentukan oleh sekelompok orang entah tengkulak atau para pengusaha di pasar. Semacam kartel harga pangan. Ini yang mungkin dirasa perlu untuk diawasi dan kendalikan supaya harga pangan tetap aman," terang Sukamta.

"Dan sekali lagi intelijen saja yang dilibatkan, tidak perlu militer berseragam. Intelijen tidak melulu terkait dengan keamanan, karena intelijen juga berlaku di dunia bisnis dan perdagangan. Harusnya Kementerian Perdagangan bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan fungsi intelijen di bidang pangan ini," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI dan Polri ikut berperan dalam menstabilkan harga pangan. Presiden meminta TNI dan Polri tidak segan turun ke lapangan untuk menelusuri permainan harga bahan pangan.

"Soal harga pangan yang tinggi, Polri dan TNI juga saya tekankan untuk turun ke lapangan. Cek langsung apakah benar tinggi, ada permainan atau bias-bias lainnya," kata Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan TNI Polri, Jakarta, Jumat (29/1).