Apa kabar Indonesia setelah 17 tahun Soeharto lengser?

Merdeka.com - Gelombang reformasi telah mampu menjatuhkan Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 21 Mei 1998. Aksi massa itu membawa tuntutan untuk membersihkan pemerintahan dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

hari ini tepat 17 tahun peristiwa bersejarah tersebut. Lalu apa kabar Indonesia setelah 17 tahun Soeharto lengser?

Sosiolog Musni Umar menilai 17 tahun reformasi belum mampu mewujudkan tuntutan mulia tersebut. KKN masih merajalela di dalam birokrasi di Indonesia.

"Ternyata setelah kita lengserkan Soeharto, isu sentral yang kita kemukakan itu KKN bukannya semakin berkurang malah semakin merebak. Tentu itu menjadi keprihatinan kita semua," kata Musni Umar kepada merdeka.com, Rabu (20/5).

Menurutnya, langkah awal mewujudkan amanat reformasi tersebut sudah diawali dengan membangun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kinerja lembaga anti-rasuah tersebut belum optimal seperti yang diharapkan.

"Dalam rangka itu, kita mendirikan KPK tapi KPK sampai hari ini belum berhasil, jangankan menghilangkan, mengurangi saja belum berhasil," terang dia.

Lanjut dia, kesalahan gerakan reformasi 98 karena hanya melengserkan Soeharto. Sementara, budaya orde baru yang lekat dengan KKN tidak dikikis habis.

"Waktu reformasi, kita hanya mengganti Soeharto tetapi budaya yang melekat itu tidak kita reformasi. Korupsi itu harus kita ubah secara total, mulai dari cara pandang, praktik, dan perilaku," tambah dia.

Dia juga mengkritik politik dinasti yang dibangun elit politik. Mereka menerapkan nepotisme baik di pemerintahan maupun di partai politik.

"Coba kita lihat partai politik, kalau bapak jadi ketua umum maka anaknya sekjen. Padahal parpol ini institusi demokrasi tapi dilumuri nepotisme, kalau dia sudah pengalaman dan jam terbangnya tinggi itu dapat kita pahami," pungkas dia.