Antisipasi Dampak La Nina, BNPB Ingatkan Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi Bencana

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi dampak La Nina. Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiisika (BMKG), potensi La Nina dapat terjadi sejak Oktober 2021 hingga Februari 2022.

"Kita sekarang tidak hanya berjuang melawan pandemi saja, tetapi juga bencana lainnya, salah satunya adalah bencana hidrometeorologi," kata Kepala BNPB Ganip Warsito dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi La Nina, Jumat (29/10).

Ganip menyebut ada lima langkah mitigasi dan pencegahan jangka pendek dalam menghadapi dampak dari La Nina. Pertama, pemerintah daerah memeriksa dan memastikan kesiapan personel, alat, sarana dan prasarana pendukung dalam menangani bencana.

Kedua, pemerintah daerah harus menyiapkan rencana kontijensi (renkon). BNPB telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyusunnya dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan status siaga darurat apabila diperlukan. Keempat, melakukan penanaman vegetasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng, serta optimalisasi penguatan drainase.

Kelima, pemerintah daerah khususnya BPBD, perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

"Salah satu edukasi yang dapat diberikan adalah apabila turun hujan dengan durasi lebih dari satu jam dan objek pada jarak pandang 30 meter sudah tidak terlihat, maka masyarakat di daerah lereng tebing dan sepanjang aliran sungai harus dievakuasi sementara," jelasnya.

Sementara untuk mitigasi jangka panjang, Ganip menekankan penataan ruang harus sejalan dan sensitif dengan aspek kebencanaan.

"Dalam hal tanah longsor misalnya, pemanfaatan lahan kritis sebagai tempat permukiman tidak seharusnya dilakukan," pungkas Ganip.

BNPB telah memperkuat sistem peringatan dini banjir dan longsor dalam tingkat komunitas yang diperuntukkan sebagai decision support system untuk membantu dalam pengambilan keputusan kapan masyarakat harus dievakuasi.

Hingga saat ini, BNPB telah memasang 27 alat peringatan dini. Alat tersebut akan terus ditambah mengingat luas wilayah dan potensi bencana di Indonesia. Dalam waktu dekat, di beberapa wilayah aliran sungai di Jawa Timur dan Jawa Tengah akan dilakukan penambahan sebanyak 7 alat.