Anstisipasi demo buruh, Kapolda Metro ingatkan pengusaha

Merdeka.com - Rencana aksi besar-besaran ribuan buruh yang akan digelar di Jakarta pada pertengahan September ini ditanggapi aparat kepolisian dengan mengundang para pengusaha. Para pengusaha diharapkan dapat meredam aksi buruh dengan berdialog, terutama isu terkait outsourcing.

Sejumlah pengusaha yang diundang dalam pertemuan di Mapolda Metro Jaya adalah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Kapolda Metro Jaya Irjen Untung Suharsono Radjab mengatakan, kepolisian penengah agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas terkait aksi tersebut. "Dalam hal perburuhan ini terdapat tiga elemen yang bertanggung jawab, di antaranya, pengusaha, para buruh dan pemerintah," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Kamis (13/9).

Dijelaskan dia, pihak kepolisian merupakan bagian dari struktur pemerintahan namun tidak secara langsung menangani konflik perburuhan. Tapi, lanjut Untung, dampak dari konflik tersebut bisa menjadi pekerjaan kepolisian.

"Bisa saja terjadi gangguan Kamtibmas dari dampak konflik tersebut, seperti masalah pidana, sehingga saya melakukan tindakan langsung ke hulu sistem, bagaimanapun buruh merupakan komponen penting dalam membangun pemerintahan jadi hal ini harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat," terang Untung.

Masalah outsourcing sudah diatur dalam undang-undang. Dia pun meminta agar pengusaha melibatkan kepolisian dalam setiap dialog tersebut.

"Jangan sampai kami hanya dijadikan pemadam kebakaran. Setiap ada masalah urusannya ke polisi, maka dari itu kami minta kesadaran para pengusaha juga bahwa ini masalah lintas sektor. Istilahnya kalau polisi dilibatkan, bisa menjadi wasit kesepakatan antara buruh dan pengusaha," kata Untung.

Lebih lanjut, Untung menuturkan bahwa kepolisian tidak bisa menghentikan aksi mogok buruh. Pasalnya, hal itu merupakan hak buruh. Namun, jika aksi anarkis terjadi seperti pengrusakan dan pemblokiran jalan, maka kepolisian akan langsung menindak.

Pengusaha, kata Untung, juga harus bersikap jujur. "Perusahaan harus jujur, kalau sudah sepakat poin 1-3 harus ditaati. Kalau belum sepakat poin-poin lainnya, yah dikomunikasikan sebaik mungkin, kami akan dampingi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menuturkan bahwa buruh akan melakukan aksi mogok massal dalam rentang waktu 25 September-15 Oktober 2012. "Kami sudah ketahui sikapnya akan mogok nasional setelah Pilkada. Saya sadar bahwa hak mogok adalah hak mereka. Tapi tentu kami imbau agar karyawan kami untuk berpikir baik-baik," ungkap Sofyan.

Selama ini, lanjutnya, pengusaha selalu menjadi pihak yang disalahkan karena tidak memenuhi hak-hak buruh. Padahal, hak-hak buruh itu dinilai sudah tidak rasional lagi yang belum mampu dipenuhi perusahaan.

Sofyan meminta agar kepolisian menjadi garda terdepan dalam mengawal aksi demo tersebut sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Demo anarkis justru akan mempengaruhi sikap para investor menanamkan modal di tanah air. (mdk/bal)