Anggota Komisi IX Desak Pemerintah Segera Bayar Tunggakan ke RS Tangani Covid

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak tunggakan klaim rumah sakit segera dibayarkan pemerintah. Dia tidak ingin pelayanan rumah sakit tidak optimal karena masalah klaim pembayaran ini.

"Kita mendesak pada pemerintah untuk segera membayar tanggungan rumah sakit yang semakin hari semakin banyak itu, dan ternyata rumah sakit itu memiliki keterbatasan untuk menyiapkan biaya perawatan termasuk penyiapan alat-alat kesehatan dan alat-alat yang dibutuhkan dan juga termasuk untuk membiayai kebutuhan dokter dan tenaga medis lainnya," katanya saat dihubungi, Rabu (7/7).

"Jadi utangnya sudah banyak tentu pemerintah harus segera membayarkan itu, jadi kita tidak mau karena terkendala pembayaran itu malah rumah sakitnya gak sanggup untuk memberikan perawatan optimum," sambungnya.

Menurut Saleh, kendala birokrasi anggaran seperti verifikasi, persoalan dispute, dan pendataan masih bisa diselesaikan agar anggaran klaim RS cair. Namun, masalah utamanya ialah belum adanya anggaran untuk klaim pembayaran rumah sakit. Dia mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani memikirkan hal ini.

"Bendahara negara itu mesti mencoba bagaimana mencari solusi sehingga anggaran yang dibutuhkan klaim rumah sakit yang konon kabarnya sudah mencapai 13 triliun itu segera ada, belum lagi insentif tenaga kesehatan, itu berakumulasi nanti besar kalau tidak segera dibayarkan," ucapnya.

"Rumah sakit swasta itu ada keterbatasan memenuhi kebutuhan yang ada sekarang ini apalagi (Covid-19) melonjak tinggi dan drastis kebutuhan pelayanan kesehatan itu," sambungnya.

Ketua Fraksi PAN DPR ini menduga belum ada anggaran yang dimiliki pemerintah untuk dialokasikan ke pembayaran klaim RS. Mestinya, anggaran klaim rumah sakit bisa dialokasikan.

"Menurut saya itu anggarannya tidak ada, maksud saya belum ada yang dialokasikan Kementerian keuangan, negara ya punya duit dong mestinya, alokasi untuk itu yang belum ada, jadi bukan tidak ada, tapi kita minta di alokasikan," ujarnya.

Saleh memahami kebutuhan pemerintah banyak untuk kebutuhan ekonomi, insentif tenaga kesehatan dan pembelian vaksin. Tetapi, anggaran untuk klaim rumah sakit kurang. Maka, harus dicari sumber lain yang bisa menutupi kekurangan itu.

"Bisa realokasi anggaran lain dimasukkan ke situ. Yang jelas ini gak boleh terlambat, supaya rumah sakit semangat merasa diperhatikan, supaya mereka bisa memberikan pelayanan terbaik di tengah situasi sulit seperti ini," kata dia.

Mestinya, kata Saleh, Kementerian keuangan sebagai bendahara negara mengetahui dimana semestinya uang berada. Serta, diperuntukkan untuk apa.

"Apakah peruntukan sana untuk skala prioritas atau (klaim RS) ini skala prioritas, menurut saya klaim rumah sakit adalah salah satu yang harus diprioritaskan," ujarnya.