Anggota DPRD Ini Siap Gajinya Dipotong Bantu Warga Terdampak Covid
Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, siap memotong gaji bulanan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini sesuai seruan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Anggota Fraksi PKS DPRD Kendari, Subhan, mengatakan pemotongan gaji sudah menjadi hal biasa bagi mereka dalam rangka meringankan beban ekonomi warga di masa masa sulit akibat pandemi Covid-19.
"Kita wajib patuh dan siap melaksanakan apa yang menjadi instruksi DPP. Di hati kami para anggota legislatif PKS dan pengurus partai, ini merupakan bagian dari komitmen kami bersama-sama bahwa kita siap berkhidmat untuk rakyat," kata Subhan di Kendari. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (13/8).
Ketua DPRD Kendari ini menambahkan, gaji para anggota fraksi PKS yang akan dipotong sesuai instruksi DPP adalah gaji untuk periode Agustus.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sultra, Yaudu Salam Ajo, menuturkan seruan potongan gaji bagi seluruh anggota legislatif bukan hanya ditujukan di Kota Kendari, namun di seluruh Indonesia.
"DPP mewajibkan seluruh anggota DPR RI maupun kabupaten/kota dan provinsi untuk menyisipkan dananya seberapapun untuk kepentingan masyarakat yang terdampak COVID-19," tutur Yaudu melalui telepon selulernya.
Mantan anggota DPRD Sultra ini mengatakan seruan pemotongan gaji dilakukan guna membantu masyarakat. Apalagi saat ini ada penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baik level 1, 2, 3, dan 4.
Meski demikian, berapa besaran dari gaji anggota legislatif yang bakal dipotong nantinya masih didiskusikan.
"Kita akan mengonsolidasikan instruksi DPP ke seluruh anggota legislatif PKS termasuk melakukan diskusi dengan teman-teman di DPRD berapa yang mereka sanggupi untuk dipotong," katanya.
Sebanyak 30 kader PKS Sultra menduduki kursi legislatif dengan rincian empat DPRD provinsi dan 26 kader tersebar di DPRD 17 kabupaten/kota.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaBupati Rembang berharap mereka tak hanya bergantung hidup dari gaji sebagai seorang anggota dewan.
Baca SelengkapnyaSosoknya mengungkap cerita di masa lalu soal modalnya menjadi anggota legislatif.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ayahnya merupakan Anggota DPRD Rembang. Namun ia bercita-cita melampaui pencapaian sang ayah
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Menjadi Anggota DPD, Segini Gaji dan Tunjangan yang Akan Diterima Komeng
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dan DPD akan dipilih melalui Pemilihan Umum.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnya8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya