Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Minta Menko Perekonomian Dihadirkan saat Bahas Masalah Minyak Goreng

Anggota DPR Minta Menko Perekonomian Dihadirkan saat Bahas Masalah Minyak Goreng andre rosiade. ©2020 Merdeka.com/antara

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menko Perekonomian Airlangga dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga dihadirkan dalam rapat membahas masalah minyak goreng dengan DPR. Menurut Andre, pengambilan keputusan soal minyak goreng ini justru berada di tangan Menko Perekonomian.

Selain itu, jangan hanya menjadikan Menteri Perdagangan sasaran tembak masalah kelangkaan minyak goreng.

"Ini saya usulkan bapak pimpinan kita harus bahas kembali bagaimana Menperin bisa bersama kita. Jangan sampai kita rapat sepihak-sepihak ya enggak komprehensif. Mendag jadi santapan tapi ternyata keputusan UU sudah mengubah hal itu kewenangan sudah bergeser ke Menperin bahkan keputusan diputuskan oleh Menko Perekonomian. Seharusnya Menko Perekonomian bisa kita undang," ujar Andre dalam rapat membahas minyak goreng dengan Mendag di DPR RI, Kamis (17/3).

Andre juga meminta Mendag Lutfi tidak hanya membuat aturan seperti macan kertas saja. Pemerintah seharusnya tidak tunduk kepada pengusaha. Pemerintah diminta mengambil kebijakan tegas terhadap produksi dan distribusi minyak goreng.

"Untuk itu pak menteri seharusnya pemerintah mengambil langkah lebih tegas bukan mengalah terhadap perusahaan produsen kelapa sawit yang jelas menikmati untung luar biasa. 700 dollar saja mereka sudah untung pak. Apalagi sekarang mereka sudah kaya raya konglomerasi masa tidak rugi untuk kepentingan rakyat. Itu yang jadi tuntutan kita," tegas Andre.

Politikus Gerindra ini menyatakan, bila menteri perdagangan meminta perubahan undang-undang, Komisi VI siap memberikan dukungan politik. Sebab, posisi Mendag dalam masalah kelangkaan minyak goreng ini dinilai tidak kuat.

"Seharusnya pemerintah konsisten di situ tidak kalah dengan pengusaha itu. Kalau pak menteri butuh revisi undang-undang, kami di Komisi VI siap memberikan dukungan politik apalagi kita dengar cerita bapak tadi. Ya menteri perdagangan sudah jadi macan kertas. Semua di Menperin semua di Menko perekonomian untuk apa ada menteri perdagangan lagi? Kalau semua dibawa ke ratas, menko perekonomian. Seharusnya menko perekonomian yang hadir di sini duduk bersama kami pak bukan bapak jadi sasaran tembak saja," tegas Andre.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP