Anggota DPR & Keluarga Ikuti Rapid Test Contoh Standar Etika dan Moral Rendah

Merdeka.com - Pendiri dan Ekonom Indef Didik J Rachbini menilai DPR tengah mempertontonkan etika dan moral yang sangat rendah dan tak pantas. Itu menanggapi berita anggota dewan dan keluarga akan mengikuti rapid tes virus corona.

"Dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan, yang luar biasa, pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Menurut Didik, komunikasi publik yang buruk telah menyakiti hati rakyat di tengah pandemi corona. Dia menyarankan DPR sebaiknya diam dan tidak mempertontonkan kepada publik. Lebih baik, kata Didik, DPR merekrut humas profesional dibanding mempekerjakan pegawai sekretariat yang tak bermutu.

"Kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengomunikasikan fasilitas tes corona yang istimewa untuk anggota DPR dan keluarganya. Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," ujarnya.

Didik menyarankan program rapid tes tersebut dibatalkan karena telah melukai rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara.

"Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam," kata dia.

Dia menyarankan para wakil rakyat ini datang ke konstituen untuk membantu di tengah keadaan kritis. Menurut Didik, di tengah krisis ini para wakil rakyat malah menjadi hambatan dan ancaman serius untuk menyelesaikan krisis corona.

Karenanya, untuk membalas luka yang telah dibuat, DPR disarankan mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Didik menyarankan DPR mengalokasikan anggarannya untuk bantuan langsung.

"Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah. Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," katanya.

575 Anggota DPR Beserta Keluarga Ikuti Rapid Test di Komplek DPR

Sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta keluarga akan mengikuti rapid tes virus corona. Rencananya, tes tersebut akan digelar pada Kamis 26 Maret 2020 atau Jumat 27 Maret 2020.

"Kami baru menunggu alatnya, besok baru sampai di DPR. Jadi kami perkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar Kamis atau mulai Jumat ini," kata Sekjen DPR Indra Iskandar, Senin (23/3).

Rencana rapid test itu akan dilakukan di Kompleks perumahan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami. Metodenya, akan digelar secara massal dalam satu ruang serbaguna.

Indra memperkirakan akan ada sekitar 2.000 orang yang menjalani rapid test virus corona. Sebab tidak hanya anggota dewan dan keluarga, tetapi orang yang bekerja untuk anggota seperti sopir pribadi. Sementara itu, DPR menyiapkan empat dokter dan empat paramedis.

Indra menjelaskan, anggota yang negatif akan dirujuk ke rumah sakit untuk divaksin antiflu dan antipneumonia. Sementara, yang positif akan ditangani sesuai prosedur.

"Kita pada rumah sakit rujukan kita sudah sampaikan nanti akan ditangani sesuai prosedur penanganan virus," kata dia.