Anggota DPD sebut RJ Lino tak beretika kepada atasan

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Adrianus Garu menilai Dirut PT Pelindo II RJ Lino telah melakukan pembangkangan terhadap atasan yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya (Menko Kemaritiman), Rizal Ramli. Dia menilai sikap tersebut tak baik untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien.

"Seorang bawahan tidak bisa seenaknya menggelar konferensi pers menghantam atasannya, apalagi yang diserang ini seorang Menko," kata Anggota DPD RI, Adrianus Garu dilansir Antara, Senin (2/11).

Menurut Garu, apa yang dipertontonkan oleh RJ Lino ke publik adalah sebuah preseden buruk untuk birokrasi Indonesia. Adrianus mendesak, Presiden Joko Widodo seharusnya cepat merespons dengan menindak tegas jika ada bawahan yang tidak beretika menyerang atasannya, hanya karena atasannya membongkar bobrok di badan atau lembaga yang dipimpinnya.

"Kita lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi di negeri ini. Karena itu, kami mendukung setiap langkah menteri yang gencar memberantas korupsi di berbagai instansi, badan atau lembaga di negeri ini," katanya.

Sebelumnya, Rizal Ramli di depan Pansus Pelindo II, Kamis (29/10), mengungkap enam pelanggaran RJ Lino. Menurut Rizal Ramli, pelanggaran pertama RJ Lino yakni memperpanjang perjanjian dengan Hutchison Port Holding (HPH) di Jakarta International Container Terminal (JICT) sebelum jangka waktu berakhir. Pasalnya, perjanjian berakhir tanggal 27 Maret 2019, namun oleh Lino diperpanjang sejak 2014.

Kedua, RJ Lino memperpanjang tanpa melakukan perjanjian konsesi terlebih dahulu dengan otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok sebagai regulator.

Ketiga yakni tidak mematuhi surat kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok tentang konsesi. Isinya memperingatkan Dirut Pelindo II agar tidak memperpanjang perjanjian sebelum memperoleh konsesi.

Keempat, RJ Lino juga tidak mema