Anggota DPD minta pelaku pembakar hutan ditindak tegas

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah meminta pemerintah pusat bersikap tegas dalam menanggulangi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Peristiwa ini juga dirasakan warga Singapura dan Malaysia.

Anggota DPD Abdul Gafar Usman mengatakan dengan pemerintah menyelesaikan persoalan asap itu sebagai bentuk kehadiran negara. Sebab, hal ini adalah persoalan nasional dan internasional untuk membuktikan kewibawaan suatu negara.

"Masalah asap sudah mengancam semua dimensi kehidupan, maka harus ditangani dan jadi prioritas. Negara perlu hadir dalam mencari solusi permasalahan nasional dan internasional ini. Sebagai bukti bahwa negara mengukuhkan kewibawaannya," kata Gafar di Jakarta, Minggu (20/9).

Gafar menuturkan apabila pemerintah menemukan penyebab persoalan asap karena ulah kesengajaan perusahaan dan manusia melakukan pembakaran lahan, maka pemerintah mesti melakukan penindakan secara tegas.

"Apabila ada kesengajaan melalui regulasi akan diiringi dengan pemerintah mengatur ya, menghentikan dan memaksa. Saksi hukum bisa bisa diberikan secara administratif, perdata dan pidana. Agar tidak berdampak secara meluas," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Pengamat Internasional Zharman Syah membenarkan komentar dari anggota DPD Abdul Gafar Usman. Ia menegaskan bahwa negara perlu hadir untuk mengatasi persoalan kabut asap ini.

Menurutnya, kabut asap yang telah sampai ke negara Malaysia dan Singapura berdampak panjang dan negatif terhadap geopolitik, perekonomian dan kesehatan warga di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

"Yang bertanggung jawab negara untuk melakukan tindakan. Untuk menangani asap secara serius. Mengingat yang muncul adanya persoalan geopolitik di wilayah Asean," jelasnya.

"Kalau persoalan ini tidak diselesaikan secara strategis, negara-negara yang terkena asap akan tidak memercayai Indonesia mampu menyelesaikan persoalan ini. Buktinya mulai terlihat dengan adanya masalah perebutan wilayah di perbatasan dan negara lain dengan mudanya menduduki tanah air tanpa izin," pungkasnya. (mdk/did)