Anggaran Pemekaran Bogor Barat Rp25 Miliar

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyiapkan anggaran Rp25 miliar per tahun untuk daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat. Anggaran itu akan digelontorkan selama 3 tahun sebelum Kabupaten Bogor Barat dianggap layak sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan, selama tiga tahun itu, Kabupaten Bogor akan menjadi induk Kabupaten Bogor Barat. Namun, anggaran ini baru akan disiapkan jika pemerintah pusat telah mencabut moratorium DOB.

"Anggaran itu untuk operasional daerah seperti pembangunan infrastruktur. Kita alokasikan Rp25 per tahun selama 3 tahun Kabupaten Bogor Barat sebagai daerah persiapan," kata Ade Yasin, Selasa (21/1).

Ade Yasin mengakui, pemerintah pusat menerapkan moratorium karena 85 persen DOB tidak berkembang. Namun, dia menilai pembentukan Kabupaten Bogor Barat adalah kebutuhan karena Kabupaten Bogor terlalu luas dan porsi anggaran tidak cukup untuk pemerataan pembangunan.

"Kabupaten Bogor bebannya terlalu besar. Jumlah penduduk banyak dan wilayah terlalu luas. Untuk di Jawa Barat, hampir tidak ada DOB yang tidak berkembang, seperti Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi juga. Semua berhasil. Jadi jangan samakan dengan daerah lain. Kalau di Jawa Barat harus ada pengecualian," kata dia.

Selain itu, Pemkab Bogor juga berpegang pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Jangka Panjang (25-30 tahun).

"Di dalam SK itu, Provinsi Jawa Barat direncanakan menjadi 42 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor Barat sempat masuk Rancangan Undang-Undang (RUU) pada 2014, namun kemudian dimoratorium," kata Ade.

Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor, baru saja meneken keputusan bersama tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Bogor Barat dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Senin (20/1) petang.

"Setelah ini diserahkan ke Pemprov Jabar untuk dibahas oleh Tim Desk Calon DOB untuk kemudian dibahas Gubernur Jabar dengan DPRD Provinsi Jabar," kata dia.

Pembentukan Kabupaten Bogor Barat Dinilai Sulit Terwujud

Dosen Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan, upaya Pemerintah Kabupaten Bogor mendesak pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) akan percuma. Bahkan dia menyebut upaya pembentukan DOB Kabupaten Bogor Barat adalah mimpi.

"Kalau posisi keuangan negara belum siap bagaimana? Ekonomi global saja turun terus. Pertumbuhan negara lain juga terancam. Kalau ini didesak terus hanya sebatas tujuan politis, bagaimana membangun kesejahteraan," kata Yayat, Kamis (14/11).

Karena, kata Yayat, alasan paling mendasar dalam membuat DOB, khususnya Kabupaten Bogor Barat adalah meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan.

"Bukan persoalan politis. Sudah lama isu pembentukan kabupaten baru ini tapi tidak ada perubahan signifikan tuh," kata Yayat.

Dia mengungkapkan, jika tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai daerah induk, dalam membentuk Kabupaten Bogor Barat untuk menyejahterakan masyarakat, perlu dibarengi dengan beragam strategi.

"Ya apa strateginya untuk mengentaskan kemiskinan, apa strategi untuk mengembangkan wilayah, pengelolaan sumber daya manusianya bagaimana. Bukan sekedar membantu, tapi apa strateginya. Kalau tanpa visi misi dan gizi yang jelas, buat apa mimpi," tegasnya.

"Intinya strategi apa yang mau dibawa untuk memajukan Bogor Barat dan Timur. Bangun jalan tambang saja enggak selesai, kemacetan masih ramai, masih banyak penguasaan oleh kelompok tertentu, kalau pemekaran hanya buat meningkatkan raja-raja lokal, masyarakat kapan bisa sejahtera," katanya.

Menurut Yayat, kesejahteraan masyarakat bergantung pada sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah. "Belajar dari daerah lain yang miskin tapi bisa maju," katanya.

Pemekaran Tekan Angka Kemiskinan

Kabupaten Bogor sudah sangat lama ingin membentuk Kabupaten Bogor Barat. Namun, upaya itu kini terbentur kebijakan moratorium dari Presiden Joko Widodo. Jika menilik pada data, pemekaran daerah ini menjadi penting bagi Bumi Tegar Beriman.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, pada 2018 lalu terdapat sekitar 41 ribu rumah tangga sangat miskin di 14 kecamatan calon anggota DOB Kabupaten Bogor Barat, dari keseluruhan 76 ribu rumah tangga sangat miskin se-Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor pun telah mengusulkan anggaran Rp 40 miliar dalam RAPBD 2020, untuk membebaskan 40 hektare lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg.

Dari 14 kecamatan, Rumpin dan Sukajaya menduduki peringkat teratas dengan status rumah tangga sangat miskin terbanyak. Di Rumpin, tercatat 4.117 rumah tangga dan di Sukajaya 4.114 rumah tangga sangat miskin.

"Hingga tahun 2015 (sebelum moratorium), tercatat ada 424.314 jiwa sangat miskin atau 76.175 rumah tangga," kata Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Emy Sriwahyuni.

Namun, data itu perlu dimutakhirkan kembali untuk meyakinkan pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium.

"Kami harus merevisi beberapa persyaratan yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Karena ada perubahan seiring berjalannya waktu. Karna data yang kami sampaikan 2013. Nah dari 2013 ke 2019 terjadi perubahan. Seiring berjalannya waktu, seperti jumlah penduduk, PAD, aset, itu semua kan bertambah, itu yang harus kita perbaiki," Ketua Dewan Penasihat Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat, Haryanto Surbakti.

"Terlapas kapan pemekaran disetujui presiden, yang jelas kita harus siap-siap. Jangan sampai saat moratorium dicabut, kita belum siap secara administrasinya, makannya harus kita perbaharui," jelasnya.