Anggaran Honor Petugas KPU Tangsel Diperkirakan Lebih dari Rp8 Miliar

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) baru, yang memuat penambahan anggaran honor petugas KPU Tangsel. Total anggaran untuk Pilkada lebih dari Rp68 miliar.

"Enggak ada penambahan untuk Covid-19 yang kita usulkan. Memang kalau di Tangsel, anggaran resminya Rp60,5 miliar, kemudian ada penambahan sebelum Covid-19 di bulan Januari atau Februari awal untuk penyesuaian honor Ad Hoc ; PPK, PPS, PPDP dan KPPS sebesar Rp8 miliar sekian," kata Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro dikonfirmasi, Kamis (18/6).

Berita lengkap mengenai KPU bisa dibaca di Liputan6.com

Penambahan anggaran sebesar Rp8 miliar lebih untuk honor petugas ad hoc itu, lanjut Bambang, karena pada penandatanganan NPHD pertama satuan honor masih menggunakan perhitungan lama.

"Kalau Rp60,5 miliar waktu itu, satuannya masih satuan lama, berbeda dengan Bawaslu Tangsel, yang mengajukan sudah standar Kementerian Keuangan yang baru. Kondisinya waktu penandatanganan NPHD waktu itu, belum ada rujukan surat KPU RI untuk menyamakan satuan Kemenkeu, karena NPHD sudah ditandatangani, akhir Januari atau awal Februari kita ajukan kembali penambahan Rp8 sekian miliar itu murni untuk honor," jelas dia.

Karena ada penundaan tahapan Pilkada akibat Covid-19, NPHD sesuai usulan baru diperkirakan baru akan ditandatangani dalam waktu dekat ini.

"Paling lambat minggu depan (penandatanganan NPHD), sampai hari ini baru sekali pencairan, sekitar 6 miliar. Kalau penambahan untuk Covid-19, kita menunggu pencairannya saja, karena tahapan kan sudah dimulai kembali," ucapnya.