Anggaran Honor Petugas KPU Tangsel Diperkirakan Lebih dari Rp8 Miliar
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) baru, yang memuat penambahan anggaran honor petugas KPU Tangsel. Total anggaran untuk Pilkada lebih dari Rp68 miliar.
"Enggak ada penambahan untuk Covid-19 yang kita usulkan. Memang kalau di Tangsel, anggaran resminya Rp60,5 miliar, kemudian ada penambahan sebelum Covid-19 di bulan Januari atau Februari awal untuk penyesuaian honor Ad Hoc ; PPK, PPS, PPDP dan KPPS sebesar Rp8 miliar sekian," kata Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro dikonfirmasi, Kamis (18/6).
Berita lengkap mengenai KPU bisa dibaca di Liputan6.com
Penambahan anggaran sebesar Rp8 miliar lebih untuk honor petugas ad hoc itu, lanjut Bambang, karena pada penandatanganan NPHD pertama satuan honor masih menggunakan perhitungan lama.
"Kalau Rp60,5 miliar waktu itu, satuannya masih satuan lama, berbeda dengan Bawaslu Tangsel, yang mengajukan sudah standar Kementerian Keuangan yang baru. Kondisinya waktu penandatanganan NPHD waktu itu, belum ada rujukan surat KPU RI untuk menyamakan satuan Kemenkeu, karena NPHD sudah ditandatangani, akhir Januari atau awal Februari kita ajukan kembali penambahan Rp8 sekian miliar itu murni untuk honor," jelas dia.
Karena ada penundaan tahapan Pilkada akibat Covid-19, NPHD sesuai usulan baru diperkirakan baru akan ditandatangani dalam waktu dekat ini.
"Paling lambat minggu depan (penandatanganan NPHD), sampai hari ini baru sekali pencairan, sekitar 6 miliar. Kalau penambahan untuk Covid-19, kita menunggu pencairannya saja, karena tahapan kan sudah dimulai kembali," ucapnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat sebanyak 1.750.474 Daftar Pemilih Luar Negeri (DPLN).
Baca SelengkapnyaSemua petugas pemilu meninggal disebabkan kelelahan saat proses berlangsung
Baca Selengkapnyaketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaKPU mempertanyakan Ganjar-Mahfud mempersoalkan pengangkatan penjabat kepala daerah hingga pembagian bansos dan bukan tentang perselisihan hasil Pilpres.
Baca SelengkapnyaAnas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024.
Baca Selengkapnya