Merdeka.com - Selama ini Setjen DPR menggunakan pihak ketiga untuk Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Penyelenggaraan pengamanan dilakukan pada pengamanan komplek perkantoran DPR, rumah jabatan anggota DPR, dan wisma DPR di Bogor.

Tenaga yang dibutuhkan untuk Pamdal ini sebanyak 300 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp12 miliar lebih untuk tahun 2012. Sementara pada tahun 2011, alokasinya untuk Pamdal sebesar Rp 9.2 miliar, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.8 miliar.

"Kenaikan anggaran ini sangat mahal, tidak rasional, dan betul-betul anggaran proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja," ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Kadafi melalui keterangan pers nya, Jumat (7/9).

Uchok juga mengungkapkan anggaran sebesar Rp 12 miliar belum tentu untuk menggaji 300 orang Pamdal. Karena jika alokasi anggaran sebesar Rp 12 miliar dibagi 300 orang Pamdal, maka setiap tahun, seorang Pamdal akan menerima sebanyak Rp.40.197.200.

"Apabila diakumulasikan rata-rata per Pamdal setiap bulannya, menerima honor Rp.3.349.767," kata dia.

Sementara itu, salah satu Pamdal DPR yang berjaga di gedung Nusantara II mengatakan gaji yang diterimanya per bulan hanya sebesar Rp 1,6 juta. Pamdal yang mengaku sudah bekerja selama 5 tahun namun melalui perusahaan outsourcing bernama GPS.

"Ah sedikit mbak, UMR Jakarta berapa sih, cuma 1,6 juta," ujarnya.

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini mengaku jika bekerja 8 jam per hari.