Anak perempuan Atut diperiksa di kasus alkes Banten

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri keterlibatan para pihak dalam kasus dugaan rasuah pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Lembaga penegak hukum itu hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan beberapa saksi buat dua tersangka, salah satunya adalah Andhiara Aprilia Hikmat, anak perempuan terdakwa kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Ratu Atut Chosiyah.

"Diperiksa untuk tersangka RAC," tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Rabu (1/10).

Sementara itu, dalam kasus yang sama, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan lima saksi buat tersangka TCW alias W (Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan). Dia adalah suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, sekaligus adik Atut.

Saksi-saksi buat Wawan adalah karyawan PT beta medical Ade Sunaryo Sebastian, karyawan PT Demka Sakti Sudarmono, karyawan PT Mulya Husada Jaya Daniel Andreas, Direktur PT Rindam Bumi Utama Toni Trisila Susanto, dan Country Manager ITS Science Medical Pte. Ltd., Rizal Ahmadi.

Sejak 6 Januari, KPK menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.

Penyidik telah menemukan dua bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan kasus itu bisa ditingkatkan ke penyidikan dengan tersangka RAC (Ratu Atut Chosiyah) selaku Gubernur Pemerintah Provinsi Banten dan TCW (Tubagus Chaeri Wardana) selaku Komisaris Utama PT BPP (Bali Pacific Pragama). Ratu Atut dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dari hasil perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi Alkes Banten, penyidik KPK juga menjerat Atut dengan pasal penerimaan komisi (gratifikasi). Atut dijerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Atut dijerat empat pasal itu karena diduga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Gubernur Banten menerima sesuatu, atau memaksa meminta sesuatu, atau menerima potongan padahal diketahui atau patut diduga hal itu supaya dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, terkait dengan proyek alkes Banten.

Pada 10 Januari, KPK menjerat Wawan dengan delik dugaan pencucian uang. Hal itu adalah pengembangan hasil penyidikan dari kasus dugaan korupsi Alkes Banten dan Alkes Tangerang Selatan. Penyidik menyangkakan Wawan dengan empat pasal, yakni Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu juga dijerat pasal 3 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 juncto pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.