Amarah Luhut meledak lihat pejabat Papua tak becus urusi daerah

Merdeka.com - Amarah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan tak terbendung saat rapat khusus di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas implementasi otonomi khusus Papua, di Komplek Parlemen, Selasa (9/2) kemarin. Menurut Luhut, buruknya pembangunan di Papua dan Papua Barat disebabkan adanya indikasi penyelewengan penggunaan anggaran. Hal tersebut diperburuk dengan kenyataan bahwa kedua gubernurnya tinggal di luar Papua.

"Presiden bilang kita lakukan terbuka. Tapi harus tanggung jawab. 100 persen pimpinan Papua tinggal di luar Papua. Gimana bisa tahu masalah Papua kalau tinggalnya di sana!" maki Luhut saat menghadiri rapat khusus di DPD membahas implementasi otonomi khusus Papua, di Komplek Parlemen, Rabu (9/2).

Kekesalan Luhut itu disampaikan saat menghadiri rapat khusus dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso. Menurut Luhut, pemerintah pusat akan menindaklanjuti temuan ini. Bahkan mempidanakan pihak yang terlibat termasuk gubernur sekali pun.

Oleh karena itu, Luhut meminta agar warga Papua tidak selalu menyalahkan pemerintah pusat terkait pembangunan. "Orang Papua harus berkaca biar enggak orang Jawa (pemerintah pusat) aja yang salah. Semua urusan HAM jalan. Kalau ada case yang belum selesai, ya wajarlah," kata dia.