Alat perekam tak ada, warga Depok kesal buat e-KTP susah

Merdeka.com - Puluhan warga Depok mengaku kesal kepada petugas Kelurahan Pondok Jaya, Citayam, Depok, Jawa Barat. Sebabnya, saat mereka ingin mengurus dan membuat elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), alat perekam justru tidak ada di lokasi.

Warga tambah kesal setelah mengetahui blanko e-KTP juga kosong.

"Kalian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan digaji oleh rakyat kok kayak begini ada batas akhir pembuatan e-KTP alat perekam tidak sih dan blanko kosong," kata salah satu warga Perumahan Permata Depok, Hidayat di lokasi, Senin (29/8).

Saat dikonfirmasi, salah satu staf Kelurahan Pondok Jaya, Dedi mengaku bahwa alat perekam sudah berada di Pemda Depok. Bahkan seluruh pegawai kelurahan dan kecamatan Depok sedang rapat di Pemda Depok.

"Alat perekam memang begitu, biasanya siang baru datang jam 1 siang," ucap dia.

Sedangkan soal kekurangan blanko e-KTP, Dedi mengatakan, Pemda Depok belum mengirimkan blanko ke tingkat kelurahan.

"Seluruh kota juga kosong blanko di Jakarta juga kosong, padahal batas akhir September. Setelah itu ya kembali lagi ke KTP yang lama," jelas dia.

Tak hanya itu, salah satu karyawan di sebuah perusahaan mengaku juga dipersulit untuk membuat e-KTP. Padahal Kementerian Dalam Negeri mengimbau warga untuk memiliki e-KTP pada akhir bulan September 2016. Bahkan Menteri Dalam Negeri menyatakan pembuatan e-KTP mudah dan hanya menunggu 1 jam.

"Kalian ini niat kerja atau tidak, disiplin dong kalau sudah ada perintah begini. Kalau sulit begini seluruh pegawai harus cuti terus memang perusahaan punya nenek moyang lo. Dari awal kan saya sudah minta e-KTP tapi enggak dikasih sekarang ada wajib e-KTP, urus lagi ribet nih," cetusnya yang sudah tiga kali ke kelurahan tersebut.

Pihak kelurahan Pondok Jaya baru bisa membuat e-KTP pada pukul 13.00 WIB. Karena alat perekam pembuatan e-KTP belum datang sehingga harus menunggu sekitar 5 jam lamanya.

"Kalau tidak mau nunggu ya datang lagi saja besok. Pagi ini belum ada alat perekam dan orangnya," kata pegawai kelurahan.