Aktivis YLBHI nilai pelemahan KPK terkait kasus BLBI
Merdeka.com - Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bahrain, menilai awal mula kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK, dapat ditelusuri sejak mantan ketua KPK Abraham Samad dengan tegas mengatakan akan mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dia mengaku dapat melihat gelagat yang saling berkaitan, karena dari titik itulah semua polemik yang menghujam KPK, baik kriminalisasi pimpinan maupun pergantian oleh pemimpin sementara yang menurutnya bermasalah.
"Sebelum adanya proses kriminalisasi, Abraham Samad memang tegas mengatakan bahwa KPK akan memeriksa Megawati, terkait kasus BLBI," kata Bahrain dalam sebuah diskusi di Jalan KH Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).
"Dari situ bisa kita lihat bahwa awal bergulirnya upaya-upaya kriminalisasi terhadap beberapa pimpinan KPK itu dimulai," katanya menambahkan.
Bahrain juga mengatakan, alur reposisi pimpinan di internal KPK yang terjadi saat ini pun harus diperhatikan. Karena menurutnya, pergantian pimpinan KPK itu sendiri justru sangat berkaitan erat dengan kasus yang ingin diangkat kembali oleh Abraham Samad tersebut.
"Lebih parahnya lagi, orang yang masuk jadi Plt di KPK itu adalah orang yang menjadi kuasa hukum dari kasus-kasus tersebut. Kalau Jokowi sebenarnya tahu masalah itu, berarti dia berkemungkinan terlibat juga atas upaya-upaya pelemahan KPK, dan pengaburan opini publik dari kasus BLBI yang diincar Abraham Samad tersebut," kata Bahrain.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaHalim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya