Aksi cor kaki tetap berjalan sampai Gubernur Jateng cabut SK

Merdeka.com - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar ikut mendampingi perwakilan petani dari lereng Gunung Kendeng saat bertemu Kepala Staf Presiden, Teten Masduki kemarin, Senin (20/1).

Hasil pertemuan dan perbincangan antara Teten dengan warga Kendeng, pemerintah menghentikan sementara operasional dan proses produksi sambil menunggu hasil KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Pemerintah juga akan membicarakan dengan institusi kepolisian terkait warga yang ditahan.

Namun masih ada yang mengecewakan warga. Teten tidak memberikan tanggapan apapun terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah yang memberikan izin lingkungan melalui Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017. Keputusan Gubernur ditandatangani Kamis (23/2) malam. Karena itu, aksi penolakan akan terus dilakukan sampai Presiden meminta Gubernur Jawa Tengah mencabut SK-nya.

"KSP (Kepala Staf Presiden) tidak memberikan tanggapan apa pun yang berkaitan dengan SK Gubernur Jawa Tengah," kata Haris di kantor LBH, Jakarta, Selasa (21/3).

Dalam pertemuan itu, warga juga mengadukan sikap perusahaan semen yang sempat ngotot beroperasi dan tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo agar semua pihak menunggu hasil kajian lingkungan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Saat presiden bilang tunggu, kenapa perusahaan semen Indonesia tidak menaati presiden? Perusahaan semen itu BUMN, kenapa tidak menaati presiden?," tegas Haris.

Warga juga mengadukan perilaku polisi menangkap warga yang melakukan aksi penolakan. Di sisi lain, lanjut Haris, polisi cenderung diam saat perusahaan melanggar kesepakatan. Namun dia tidak menyebutkan perwakilan perusahaan yang dinilai mengingkari kesepakatan.

"Ada warga yang ditangkap polisi, tetapi, ketika ada bagian dari perusahaan yang melakukan pelanggaran, polisi tidak berbuat apa-apa," katanya.

"Jadi, warga yang menolak pabrik semen bukan warga yang duduk di rumah dan bilang 'Tolak!'. Warga ini bergerak. Mereka (warga) tidak hanya punya dedikasi, mereka juga aktif berkomunikasi," jelas Haris.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menjelaskan petani yang melakukan aksi pernah ditemui oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kala itu, persoalan menjadi cair usai Presiden memberikan solusi dengan menunggu hasil KLHS yang akan keluar pada April 2017. Namun, petani kembali mengulangi aksi mereka dua hari berturut-turut sejak Senin (13/3) kemarin. Aksi dilakukan sebagai bentuk respons atas kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin baru.

"Nah mereka ini kemudian memprotes kembali karena Gubernur (Ganjar Pranowo) mengeluarkan izin baru. Nah memang Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin," kata Teten kemarin.

Teten mengatakan solusi awal yang diberikan pemerintah merupakan jalan terbaik buat semua pihak. Sebab, pabrik semen tersebut pun telah berdiri di sekitar Pegunungan Kendeng dengan investasi sekitar Rp 5 triliun. Permasalahan, terjadi saat area tambang yang berjarak sekitar 10 Km dari pabrik diprotes oleh warga karena dianggap daerah sumber air.

"Nah memang Pemerintah Pusat tidak bisa mencegah karena Gubernur punya kewenangan untuk mengeluarkan izin itu. Tapi nanti saya kira penyelesaian dari semua ini memang harus tunduk pada hasil KLHS," kata Teten yang diminta Presiden Jokowi untuk menangani hal ini.