Akal bulus politikus pakai dana bansos buat Pilkada
Merdeka.com - Politik Indonesia sulit dilepaskan dari uang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas menyatakan bantuan sosial sering dipakai pejabat kini untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.
"Ada 11 sektor yang sering dijadikan sumber korupsi di Indonesia dan bansos merupakan sumber yang sering digunakan," katanya dalam dialog di Surabaya, Senin (24/9).
Sumber korupsi lainnya adalah APBD-APBN atau belanja kementerian, pajak (energi, pangan, benih, pupuk, buah, sayur, gula, kedelai, jagung, dan sebagainya), dan kebijakan publik (DAU, revisi APBD). Selain itu, izin importasi, pengadaan barang dan jasa, rekrutmen CPNS dan pejabat publik, mafia hukum dan peradilan, pungutan daerah (tender proyek), dan penjualan izin (tambang, sawit, lahan, dan sebagainya).
"Kalau mencalonkan diri dalam pilkada dengan menggunakan dana bansos, ya tentu siapapun bisa. Modusnya, dana bansos itu biasanya dibagikan menjelang pilkada," katanya.
Cara itu, membuat masyarakat terbiasa dengan 'serangan fajar' atau 'money politics', sehingga semuanya ditentukan kedekatan dan uang.
"Karena itu, pendidikan politik pun nggak jalan, preman pun bisa jadi pemimpin, sehingga anak bangsa yang terlahir pun rusak. Pemimpin seperti itu bisa saja terpilih dengan sangat demokratis, tapi akuntabilitas menjadi sangat rendah," katanya.
Bukti rendahnya akuntabilitas itu terlihat dari tingginya angka golput dari pilkada ke pilkada. "Golput dalam Pilkada Jatim mencapai 47,3 persen, Pilkada Jateng 49 persen, Pilkada Jabar 32,23 persen, Pilkada Kaltim 43 persen, dan Pilkada Riau 47,47 persen," katanya.
Menurut dia, hal itu harus dicegah. "Caranya, demokratisasi perlu dijalankan di bidang ekonomi. Untuk itu, masyarakat sipil seperti kalangan kampus dapat bekerja sama dengan KPK dan pemerintah setempat untuk memetakan kebutuhan masyarakat," katanya.
Setelah itu, kebutuhan masyarakat itu harus menjadi prioritas kebijakan yang implementasinya melibatkan masyarakat sipil dari kalangan LSM dan pers untuk mengontrol akuntabilitas.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaBahwa terduga mengaku rutin membagikan uang kepada masyarakat setempat terutama saat Jumat Legi.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaBerkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Baca Selengkapnya