Akal-akalan politikus Senayan biar DPR punya gedung baru

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata belum menyerah meloloskan proyek pembangunan gedung baru. Anggaran Rp 740 miliar masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Anggota Komisi XI DPR Jhonny G Plate mengatakan, pengajuan anggaran tersebut melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal (Setjen DPR). Menurut politisi Partai NasDem ini tidak seluruh fraksi mengajukan perbaikan gedung baru.

"Memang kemarin secara terus terang lolos dalam perhatian pembahasan (Banggar dan pemerintah)," ujar kepada wartawan di sela-sela sidang paripurna di Jakarta, Jumat (30/10).

Jhonny membantah tak ada tukar guling antara pemerintah dan DPR terkait anggaran tersebut. Ini dibuktikan tak semua fraksi DPR setuju adanya anggaran gedung baru Rp 740 miliar tersebut.

"Kenyataannya sekarang pun terjadi dissenting opsi, sembilan fraksi setuju, satu menolak (Gerindra)," tuturnya.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyetujui adanya gedung baru untuk anggota Dewan. Menurut dia, gedung DPR saat ini sudah tak laik untuk tempat bekerja anggota Dewan.

"Kalau gedung saya sudah bilang yang Nusantara Satu saya setuju. Lebih bagus kantor camat daripada kantor saya. Kalau itu saya setuju. Selama semua bisa direnovasi, kita rawatlah dengan baik gedung ini. Ini peninggalan Bung Karno loh," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).

Kendati demikian, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi anggaran pembangunan gedung baru DPR. Dia juga meminta badan anggaran DPR bekerja secara profesional terhadap alokasi dana pembangunan DPR tersebut.

"Kalau Banggar biarlah kawan-kawan yang profesional itu, tapi hati-hati, waspada, waspada. Mata KPK semua menyoroti," kata dia.

Dirinya tak mengetahui munculnya alokasi anggaran gedung baru DPR dalam RAPBN 2016. Sebab, Banggar DPR yang mengusulkan hal tersebut. "Kalau itu saya enggak tahu," tandasnya.