Ajukan Jadi Pihak Terkait di MK, TKN Jokowi Siapkan Dokumen Kepemiluan

Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin akan mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai pihak terkait, TKN dan tim kuasa hukum akan menyiapkan bukti-bukti seperti formulir C1.

"Kami menyiapkan, kami mengompilasi semua dokumen-dokumen kepemiluan tentu yang terkait dengan pilpres," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Gedung MK, Jakarta Senin (27/5/2019).

Arsul Sani memastikan dokumen yang disiapkan TKN adalah dokumen kepemiluan, bukan dokumen asal-asalan seperti bukti SMS atau WhatsApp.

"Apa dokumen kepemiluan itu? Kalau dari TPS kita mulai misalnya dengan dokumen C1 kemudian ada DA, ada DB, DC, nah itu kami kompilasi semua. Tentu selama proses ini kan mengikuti juga daerah-daerah mana yang selama ini dianggap ada persoalan atau dipersoalkan. Nah itu kami fokus juga," kata Arsul.

"Jadi tahapannya itu mengkompilasi dokumen kepemiluan yang kami miliki. Karena semua data kami miliki dan data kami berbasis data dokumen kepemiluan bukan SMS atau WhatsApp," tambahnya.

Diketahui, tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggugat keputusan hasil Pilpres ke MK. Dalam gugatannya, tim hukum Prabowo-Sandi menyertakan banyak bukti link berita.

Sebelumnya, Ketua tim hukum paslon 01 Jokowi- Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menyebut tiap advokat seharusnya mengerti mana saja yang bisa dijadikan bukti mana yang tidak.

Menurut Yusril, link berita bisa dijadikan bukti, namun ada beberapa syaratnya. Salah satunya ada saksi.

"Kalau link berita bisa saja dijadikan bukti. Misalnya dalam pilkada, seorang incumbent dalam 6 bulan tidak boleh memutasikan pejabat. Tapi ada berita di kabupaten bupatinya memutasikan pejabat. Nah itu bisa dijadikan bukti tapi harus dikuatkan dengan bukti yang lain, misal SK mutasi, keterangan saksi-saksi," jelasnya

Namun, apabila bukti yang disertakan hanya berupa link berita saja, tanpa saksi maka menurutnya tidak bisa dijadikan bukti.

"Kalau cuma link berita saja gak bisa dijadikan bukti. Itu dari tafsiran kami ya," katanya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com