Ahok yakin terbebas dari tuduhan penistaan agama

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama belum mengetahui apakah nantinya akan kembali bertugas di Balai Kota DKI Jakarta atau kembali cuti. Sebab saat ini proses hukum yang tengah dijalaninya menjeratnya dengan dua pasal berbeda.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjeratnya dengan dua pasal‎, KUHP Pasal 156 dan Pasal 156 A‎. Untuk Pasal 156, Basuki atau akrab disapa Ahok hanya diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan untuk Pasal 156 A, mantan Bupati Belitung Timur ini diancam hukuman maksimal 5 tahun kurungan.

Menurutnya, ada kemungkinan dia masih bisa kembali bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta walaupun statusnya nonaktif. Sehingga, belum tentu Wakilnya yakni Djarot Saiful Hidayat‎ yang akan memimpin Pemprov DKI Jakarta.

‎"Belum tentu (digantikan Djarot), kan kita enggak tahu dia tafsirannya gimana, karena belum pernah penistaan agama divonis sampai lima tahum. Belum pernah, paling tiga tahun. Kalau vonis tiga tahun kan paling dinonaktifkan," katanya di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (1/2).

Mantan politisi Gerindra ini menjelaskan, masih ada potensi dirinya tidak terjerat kedua pasal tersebut, alias bebas. Sebab sejauh ini, kebanyakan saksi pelapor yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak kredibel dalam memberikan keterangan.

‎"Orang saksinya bohong kok, orang Pulau Seribu kagak lapor. Misal saya datang ke sini ketemu masyarakat, saya menista agama langsung masyarakat marah, malah sembilan hari kemudian baru dilaporin orang yang di sana. Mana yang ngelaporin juga ada hubungannya dengan FPI lagi. FPI kan dari dulu enggak demen gue Gubernur, ada Gubernur tandingan. Ya susah," tutur Ahok.

‎Bila nantinya dia kembali bertugas di Pemprov DKI Jakarta, akan ada beberapa agenda rutin yang akan dilakukannya. "Kalau pas masuk nanti setiap Selasa sidang, kalau sidangnya cepat selesai ya balik kerja."