Ahok sebut proyek e-KTP bermasalah dan harus diperiksa KPK
Merdeka.com - Masyarakat Indonesia tiba-tiba dikejutkan oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi soal e-KTP. Surat tersebut menyatakan kalau e-KTP tidak boleh difotokopi dan di-stapler.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut proyek e-KTP banyak masalah.
"Untuk apa bikin e-KTP kalau rakyat dikorbankan begitu program ini selesai," ujar Ahok di Mal Ciputra, Jakarta, Sabtu (11/5).
Apalagi, lanjut Ahok , proyek e-KTP dikerjakan oleh perusahaan konsorsium (gabungan). Bukannya murah dan lancar, malah banyak masalah.
"Kita bikin satu Kartu Jakarta Sehat (KJS) hanya Rp 585 perak. Kalau mau ribut, suruh KPK periksa proyek e-KTP biar lebih jelas," katanya.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri tiba-tiba mengeluarkan surat edaran Nomor 471.12/1826/SJ, 11 April 2013, soal larangan memfotokopi dan menstaplernya. Larangan memfotokopi e-KTP ini kini menjadi kontroversi. Banyak warga yang protes soal larangan ini.
Sebab, masyarakat banyak yang belum tahu karena sosialisasi dinilai terlambat. Selain itu, warga masih sering memfotokopi karena e-KTP masih digunakan untuk keperluan administrasi.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaHanya saja Ali enggan untuk membeberkan sejumlah aset yang telah disita tersebut.
Baca SelengkapnyaPenetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya