Ahok: Saya lapor KPK soal UPS nggak ditanggapi, giliran BPK cepat

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka wacana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok terkait laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan adanya kerugian keuangan daerah dari pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,7 hektar. Ahok curiga dengan respons KPK atas laporan itu.

Dia menuding, KPK tebang pilih dalam menangani laporan audit BPK. Dia lantas membandingkan ketika melaporkan dugaan korupsi pengadaan UPS yang dinilai lamban ditangani KPK.

"Saya pengalaman lho dengan KPK yang sekarang, yang dipimpin Pak Ruki. Waktu saya datang mengantarkan laporan UPS nggak ditanggapin tuh. Saya lapor ke Bareskrim baru cepet. Ini yang kasus Sumber Waras cepat banget tek-toknya," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (8/12).

Ahok berulang kali menyatakan bahwa BPK bersikap tendensius pada dirinya. Namun dia tidak ingin berspekulasi terkait ada tidaknya pejabat BPK yang berniat menyerangnya.

"Tapi yang pasti BPK sekarang adalah Ketua BPKP DKI Prof Eddy (Eddy Mulyadi Supardi) yang waktu itu Foke dapat WTP (wajar tanpa pengecualian). Nah saya nggak tahu ini ada hubungannya nggak nih," katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan RS Sumber Waras dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras sebesar Rp 800 miliar. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menunjukkan indikasi kerugian sebesar Rp 191 miliar.