Ahok mau dilengserkan gara-gara bongkar dana siluman?

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan temuan penggelembungan dana APBD 2014 dalam program Dinas Pendidikan (Disdik) sebesar Rp 12,1 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan barang Uninterrupted Power Supply (UPS) di beberapa sekolah sebesar Rp 6 miliar.

DPRD DKI Jakarta tak menggubris tudingan Ahok tersebut. Mereka menyatakan, Ahok sedang mengaburkan isu dokumen palsu yaitu APBD 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri tanpa lewat pembahasan di DPRD. Akibatnya, DPRD DKI sepakat menggulirkan hak angket untuk kepemimpinan Ahok di ibu kota.

"Jangan menghilangkan pokok perkara. Pokok perkaranya yang diberikan ke Kemendagri itu dokumen palsu (APBD 2015)," kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).

Melihat itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan, ada yang salah dengan logika berpikir DPRD DKI. Temuan Ahok atas anggaran siluman itu seharusnya di dukung penuh.

"Kalau alasan karena anggaran Rp 12,1 triliun mendesakkan hak angket bukan justru yang menemukan harus mendapat aspresiasi, karena itu kurang mengerti filosofi angket DPRD DKI. Kecuali Ahok pura-pura tidak tahu itu (anggaran siluman) perlu di angket," kata Ray Rangkuti.

Apakah benar hak angket merupakan skenario DPRD DKI untuk menggulingkan Ahok? (mdk/efd)