Ahok: Kalau cuti masa kita ketok palu APBD 2017 baru Februari!

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, khawatir APBD tahun 2017 tidak bisa terlaksana dengan baik jika cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada DKI Jakarta. Sebab seorang Pelaksana Tugas (Plt) tidak memiliki wewenang menandatangani APBD.

"APBD enggak bisa ditandatangani oleh pelaksana tugas atau pejabat, kecuali saya sudah berhenti ya, itu disampaikan Prof Harjoni secara Undang-Undang 45," ujar Ahok, sapaan Basuki, di kantor Balai Kota, Kamis (6/10).

Jika gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait izin cuti kampanye Pilkada tidak disetujui, dia yakin APBD untuk Provinsi DKI Jakarta akan terhambat.

"Tahun 2016 dipaksa harus cuti. Sekarang pertanyaannya kalau cuti masa kita ketok palu APBD 2017 baru Februari," tutupnya.

Hari ini Ahok rencananya akan menghadiri sidang lanjutan di MK perihal gugatan uji materil mengenai Undang-Undang Pilkada Nomo 10 Tahun 2016 Pasal 70(3). Ahok merasa keberatan dengan masa cuti yang dinilainya terlalu lama. Dalam sidang hari ini akan dihadirkan saksi ahli dari pihak pemerintah dan DPR.