Ahok heran Presdir Agung Podomoro Land beri suap miliaran ke Sanusi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan maksud Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja (AWJ) kepada Sanusi. Sebab Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) tidak terkait dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Soal Perda Zonasi enggak ada hubungan dengan reklamasi. Kenapa dia (APL) mesti kasih uang yang enggak ada urusannya dengan dia?," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/4).

Ahok menyebut Raperda itu adalah kepentingan dari Pemprov DKI. Pasalnya, dalam penyusunan Raperda RZWP3K merupakan amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Isi Raperda ini adalah mengatur pembagian penggunaan kawasan laut di wilayah DKI Jakarta menjadi empat rencana kawasan, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, kawasan strategi nasional tertentu, dan alur laut.

{surveybox|4Ag1QgDv}

"Raperda zonasi itu buat kepentingan kita (Pemerintah Provinsi DKI). Ada undang-undangnya. Bukan reklamasi loh yang ku dengar tadi. Soal perda zonasi," tegasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat transaksi suap yang diberikan oleh pihak swasta inisial GEF yang merupakan perantara dari perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL).

PT Agung Podomoro Land, melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera, merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melaksanakan pembangunan untuk Pulau G seluas 161 hektar yang peruntukannya adalah hunian, komersil, dan rekreasi. (mdk/ang)