Ahok ajak Ketua DPRD awasi anggaran pakai e-budgeting

Merdeka.com - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta akan melanjutkan evaluasi terhadap RAPBD DKI Jakarta 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memberikan password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengungkapkan, dengan adanya password tersebut maka Prasetyo akan bisa melakukan pengawasan. Bahkan, DPRD dapat mengawasi hingga satuan ketiga dalam APBD DKI Jakarta.

"Kita ajarin Ketua DPRD juga, kalau menurut dia tidak sesuai bisa di-lock. Kami akan buka termasuk rincian anggaran terkecil di satuan ketiga. Sehingga masyarakat bisa menilai kalau misalnya ada anggaran nggak pantes," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Dia mengharapkan, dengan keterbukaan ini masyarakat dapat tahu uang mereka dipergunakan untuk apa. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak akan main-main.

"Terus kamu bisa lihat, pohon palem ini harganya Rp 5 juta masuk akal nggak, orang mulai mikir emang Jakarta butuh pohon begitu mahal. Mending beli pohon yang nggak gampang mati di musim kemarau," kata mantan Bupati Belitung Timur mencontohkan.

Suami Veronica Tan ini menegaskan, pembahasan yang dilakukan hari ini, Kamis (19/3), tidak akan membahas secara keseluruhan RAPBD DKI Jakarta 2015. Menurut dia, karena hanya draf evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi koreksi Mendagri juga sudah banyak kita potong karena masih ada yang boros. Nah kita mesti koreksi kan. Misal mesin tik, memang butuh mesin tik kok, terus kita beli mesin print," terangnya.

Mantan politisi Golkar ini menyakini pembahasan ini akan berjalan lancar. Sehingga waktu yang diberikan hingga besok, Jumat (20/3), dapat terpenuhi. Namun, ini hanya mungkin terealisasi jika anggota dewan koperatif dalam pembahasan.

"Jumat sudah kita masukkan. Kalau DPRD sudah di undang nggak mau datang nggak mau liat," tegasnya.

Ahok menegaskan, jika memang tidak ada titik temu maka pagu anggaran akan dikembalikan ke APBD DKI Jakarta 2014 atau senilai Rp 72,9 triliun. Dan ini tidak perlu kesepakatan dengan legislatif, sebab hanya disahkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

"Kalau jadi Pergub kita mesti kurangin Rp 800 miliar untuk NCICD, agar yang rob di utara kita bisa tutup, tapi kalau segitu ya cuma sebagian," tutupnya.