Merdeka.com - Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly menerima dan mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Keputusan tersebut ditentang keras oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical), yang tengah melakukan proses hukum baru di pengadilan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, keputusan menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini mengingatkannya pada cara Orde Baru dalam membelah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang pada 1996 memilih Soerjadi sebagai ketua umum PDI menggantikan Megawati Soekarnoputri. Megawati terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1993.

"Kalau disahkan, ini tanda pemerintah otoriter, persis zaman dulu seperti PDI dibelah, ini merugikan pemerintah sendiri, artinya pemerintah tidak becus mengurus politik, tidak becus mengurus ekonomi," kata Fadli Zon yang juga anggota KMP dari Partai Gerindra.

Keputusan Yasonna Hamonangan Laoly tersebut juga tidak luput dari kritikan musisi Ahmad Dhani. Musisi yang dekat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut mengalamatkan kritikannya kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati, yang merupakan partai pemerintahan.

Melalui akun @AHMADDHANIPRAST, Minggu (15/3), Ahmad Dhani menuliskan, "Mbak Mega pasti ingat betul PDI bentukan Soeharto...maka nya ada Golkar bentukan pemerintah sekarang...ADP."