Ahli Waris Minta Mafia Tanah di Sriwedari Diusut Tuntas

Merdeka.com - Kuasa hukum ahli waris tanah Sriwedari Anwar Rachman meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan jaringan mafia tanah seperti yang disampaikan mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di sejumlah media belum lama ini.

"Ahli waris mendukung sepenuhnya usulan FX Rudy agar Satgas Mafia Tanah segera mengusut tuntas adanya jaringan mafia tanah. Terutama yang ada di Kantor Pertanahan dan Pemkot Solo yang bekerja secara sistematis, masif dan terstruktur," ujar Anwar dalam rilis yang dikirim ke merdeka.com, Minggu (28/11).

Anwar menyebut, mafia yang ia maksud telah menerbitkan 4 sertifikat atas nama Pemkot. Yakni SHP No:26, No:46, No:40 dan No:41. Sertifikat tersebut diterbitkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, setelah Pemkot ditegur Pengadilan dan tanah disita pengadilan.

"Karena mustahil sertifikat tersebut bisa terbit tanpa adanya peran otak pelaku, orang yang membantu dan turut serta melakukan tindakan permufakatan jahat para mafia tanah yang terlibat dalam penerbitan tersebut," tutur dia.

Anwar menegaskan, tanah Sriwedari adalah milik sah ahli waris berdasarkan Akte Jual Beli No:10 tanggal 13 Juli 1877, RVE No:295 dan Akte Resident No:59 serta peta Minut Sriwedari Blad:10 dari Kantor Pertanahan seluas 99.889 M2.

Bukti tersebut, lanjut dia, dikuatkan putusan MARI No:3000-K/Sip/1981 dan telah dieksekusi. Pemkot Surakarta telah membayar uang sewa kepada ahli waris sesuai pada tanggal 18 April 1987.

Dengan dibayarnya uang sewa tanah, katanya, otomatis Pemkot Solo telah mengakui tanah Sriwedari adalah milik sah ahli waris berasal dari RVE No:295 seluas 99.889 M2.

“Dan berdasarkan putusan MA tersebut, kepemilikan ahli waris atas tanah tersebut final,” katanya.

Anwar juga menilai, usulan mantan Walikota Solo FX Rudy agar Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden yang menyatakan tanah Sriwedari menjadi milik publik dan segera membangun Kawasan Sriwedari adalah usulan yang menjerumuskan Presiden dan Wali Kota. Karena semua upaya hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah Sriwedari telah habis dan tertutup.

“Semua upaya hukum telah habis dan tertutup, sehingga secara hukum Keputusan Presiden pun tidak dapat membatalkan putusan pengadilan,” tegasnya.

Sehingga, lanjut dia, segala bentuk pembangunan diatas tanah Sriwedari yang dananya berasal dari keuangan negara baik APBN maupun APBD adalah tindak pidana korupsi. Karena bangunan tersebut akan menjadi milik sah ahli waris RMT Wirjodiningrat.

Dalam satu kesempatan wawancara dengan media, Rudy meyakini dalam kasus sengketa lahan Sriwedari ada mafia tanah yang bermain.

"Mumpung ada kasus mafia tanah, geber sekalian. Peran mafia tanah di sini, saya jamin 1.000 persen pasti ada," ucap Rudy.