Aher dilaporkan ke KPK soal anggaran

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Budget Advocacy Group (BAG). Selain Aher, BAG juga melaporkan Kabiro Keuangan Pemprov Jabar.

Pelaporan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana hibah dan dana bantuan sosial APBD Jawa Barat. Diduga orang nomor satu di Jabar itu mencampur adukan urusan publik untuk kepentingan kampanye.

Ketua BAG, Dedi Haryadi mengatakan, pada tahun fiskal 2013 ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 1,4 triliun. Laporan resmi diserahkan pada Selasa (29/1) dan diterima KPK dengan kasus nomor 2013-01-000396.

Dana bantuan itu yakni Rp 100 juta per desa untuk sekitar 5.304 desa di Jabar. Dana bantuan untuk 2000 penyuluh pertanian dengan nilai Rp 50 juta per penyuluh, bantuan untuk 400 perguruan tinggi swasta akan mendapatkan bantuan kelas dengan nilai Rp 90 juta per kampus.

Terakhir ada bantuan Rp 25 juta per kelompok kepada Tani dan Nelayan. Dana tersebut akan dicairkan menjelang pelaksanaan Pilgub Jabar 2013.

"Kami menengarai pencairan dana hibah tersebut bukan hal biasa, tapi patut diduga terkait dengan kepentingan gubernur sendiri untuk mendapat dukungan politik publik atau konstituen," katanya di Gedung Indonesia Menggugat Bandung.

"Dalam kepustakaan politik anggaran, fenomena ini disebut sebagai pork barrel politics," lanjutnya.

Heryawan, kata dia, patut diduga telah menyalahgunakan wewenang yaitu menggunakan APBD untuk kepentingan politik pribadinya. Jika merujuk pada definisi korupsi yaitu sebagai power abuse for private gain, tampaknya tindakan Heryawan dalam pencairan dana hibah sudah memenuhi pengertian itu.

"Dari sumbangan Rp 100 juta, sebenarnya penerima tidak seratus persen, tapi ada pemotongan 25 persen. Pemotongan itu dianggap sebagai ongkos pengurusan pencairan bantuan," jelasnya.

Dia melihat, anggaran alokasi lebih didasarkan atas pertimbangan politik dari pada pertimbangan ekonomi. "Atas laporan ini saya berharap KPK segera memproses," jelasnya.

"Jangan sampai demokrasi khususnya Pilgub Jabar menjadi tidak adil karena pertahanan telah menggunakan dan memanfaatkan sumber daya publik untuk mempengaruhi preferensi politik pemilih," tegasnya.