Agar tak mudah dipecah belah, masyarakat diminta berpegang pada Pancasila

Merdeka.com - Indonesia adalah negara yang beragama dan berbudaya sehingga tidak perlu dipertentangkan. Adanya keberagaman di masyarakat justru membuat bangsa kuat dengan berpegang pada Pancasila.

"Perpaduan itulah yang menjadi sebuah kekuatan dalam Pancasila sebagai fundamental bernegara kita yang syarat dengan harmoni," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri dalam keterangannya, Kamis (12/4).

Untuk itulah, Dia mengajak seluruh pihak untuk menjaga harmonisasi dan perdamaian dengan tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang mengancam keutuhan bangsa. Apalagi bangsa Indonesia tengah menatap tahun politik dengan akan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Karena itulah, integrasi agama dan budaya perlu dikuatkan kembali. Keduanya tidak bisa dicampuradukan, tetapi tidak bisa dipisahkan apalagi dipertentangkan," tuturnya.

Menurutnya, sangat tidak elegan bila ada kelompok atau golongan yang sengaja membentur-benturkan masalah ini untuk menimbulkan kegaduhan. Apalagi benturan-benturan itu akhirnya bermuara di ranah hukum.

"Hal-hal seperti ini bila semua dikembalikan ke Pancasila, penyelesaiannya akan lebih mudah yaitu dengan musyawarah dan mufakat, seperti tertuang dalam sila keempat," ujar kelompok ahli BNPT ini.

Ia menilai, bila ada konflik kalau segala sesuatunya terus diserahkan pada proses hukum itu tidak akan tercapai perdamaian. Kalau tidak tercapai perdamaian, maka itu akan mengingkari azas Pancasila. Padahal pada sila pertama Pancasila disebutkan semua orang harus berbasis pada Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Tapi kalau adil dalam hukum, siapa yang menang dia mendapatkan keadilan. Jadi adil dalam perspektif hukum banyak yang tidak adil. Tapi keadilan yang dimaknai Pancasila itu indah sekali. Inilah yang harus menjadi pegangan seluruh masyarakat agar kita tidak mudah dipecah belah," ungkapnya.

Syaiful mengungkapkan, musyawarah dan mufakat adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, sesuai dengan ideologi negara ini. Kalau hal itu terus dilakukan, maka setiap masalah penyelesaiannya tidak harus ke pengadilan.

"Masak kalau orang sudah minta maaf tidak dimaafkan. Semua punya sifat pemaaf. Mengapa kita serahkan pada mekanisme menghukum yang bisa berujung pada disharmonisasi," terangnya.

Syaiful menilai, kalau terjadi disharmonisasi maka persatuan bangsa ini bisa terancam dan akan menimbulkan benih-benih kebencian dan radikalisme. Kalau sudah masuk dalam itu, baik sengaja maupun tidak, jelas bisa mengancam keutuhan NKRI.