Afghanistan minta Indonesia jadi tuan rumah pertemuan ulama

Merdeka.com - Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan trilateral ulama dari Indonesia, Afghanistan dan Pakistan yang akan diselenggarakan di Jakarta dalam waktu dekat ini. Pertemuan para ulama ini salah satunya untuk membahas solusi bagi Afghanistan yang selama ini terjadi konflik antara pemerintah dan Taliban.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pelaksanaan pertemuan ulama tiga negara ini atas permintaan Afghanistan, bukan inisiatif langsung dari pemerintah Indonesia.

"Indonesia diminta karena Indonesia dinilai sebagai negara yang netral, negara yang tidak memiliki kepentingan langsung baik politik maupun ekonomi. Indonesia juga negara muslim paling besar," katanya di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/3).

Alasan yang tak kalah pentingnya ialah karena Indonesia memiliki rekam jejak dalam penyelesaian berbagai konflik internal dan berujung pada perdamaian. "Semua elemen itu yang akhirnya menjadikan Afghanistan meminta Indonesia untuk berkontribusi. Baik di bidang peace building maupun peace process," tambah Retno.

Saat berlangsung pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan semua pihak di Afghanistan belum lama ini, berbagai pihak di sana juga setuju atas kontribusi atau peran serta Indonesia selama ini dalam upaya perdamaian.

"Dari kunjungan terakhir ke Afghanistan yang kita siapkan segera adalah pertemuan ulama trilateral antara Indonesia, Pakistan dan Afghanistan. Pertemuan trilateral ini sudah didahului dengan pertemuan bilateral ulama dan ulama Afghanistan berkunjung ke Indonesia. Sudah dua kali ke Indonesia bertemu ulama Indonesia," ujarnya.

Rencana pertemuan ulama trilateral ini juga telah disampaikan Wapres JK di Afghanistan saat menjadi tamu kehormatan dalam acara Kabul Peace Process Conference. Peserta konferensi dari 24 negara dan beberapa organisasi internasional tahu akan ada pertemuan ulama trilateral.

"Sekarang kita lakukan pertemuan intensif dengan Pakistan untuk membahas wakil ulama dari Pakistan. Pada tingkat pemerintah komunikasi sudah dilakukan. Kita akan intensifkan dengan pihak lain terkait," jelas Retno.