Adukan Kecurangan Pemilu, Waketum Gerindra Minta Bawaslu Bertindak Cepat

Merdeka.com - Setelah melangsungkan aksi demonstrasi di Bawaslu RI, perwakilan demonstran melakukan audiensi dengan komisioner Bawaslu RI. Mereka diterima Ketua Bawaslu RI, Abhan dan anggota Bawaslu, Ahmad Bagja. Dalam audiensi, sejumlah perwakilan koalisi masyarakat tolak Pemilu curang menyampaikan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono meminta kepada Bawaslu agar bertindak cepat terhadap laporan pihaknya. Karena dikhawatirkan, jika Bawaslu tak cepat bertindak, masyarakat akan mencari alternatif sendiri dalam menanggapi dugaan kecurangan tersebut.

"Bawaslu agar punya sikap, menunjukkan wibawa Bawaslu terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat," jelasnya di Media Center Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).

"Ini melukai partisipasi rakyat dan mencoreng demokrasi. Ini problem darurat demokrasi. Kalau Bawaslu tidak cepat bersikap dan tidak gunakan kekuatan institusi, khawatirnya masyarakat cari alternatifnya sendiri bahwa pemilu 2019 dilakukan secara curang," lanjutnya.

Ferry menyampaikan, pihaknya menemukan banyak kecurangan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dia mencontohkan kecurangan kualitatif terjadi di Boyolali, Jawa Tengah dan juga Selangor, Malaysia di mana melibatkan sejumlah pihak karena ada surat suara yang dicoblos.

"Itu pasti tidak berkerja sendirian dan itu memenuhi unsur terstruktur dan sistematis," ujarnya.

Sementara itu, kecurangan kuantitatif yang ditemukan pihaknya adalah saat terjadi kesalahan entry data. Ferry mengklaim pihaknya semakin banyak menemukan jenis kecurangan ini.

"Input tanpa C1 asli itu jumlahnya sangat banyak. Itu bukan human error tapi human order," ujarnya.

"Itu jumlahnya banyak dan sudah penuhi unsur yang sifatnya masif," lanjutnya.

Ferry juga menyinggung soal permintaan audit forensik sistem IT KPU namun tak pernah dilaksanakan KPU. Akibatnya, kata dia, server KPU berhasil diretas.

"Sebelum pencoblosan, KPU tidak lakukan pemutakhiran data pemilih dan itu fatal," pungkasnya.